RM.id Rakyat Merdeka - Wacana penundaan Pemilu 2024 kembali dihidupkan. Kali ini, isu sensitif ini, ditiupkan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Sayang, ide ini tetap sepi pendukung. Politisi Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini pun jadinya diserang, baik oleh kawan maupun lawan.
Bamsoet menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang. Alasannya, banyak potensi atau ancaman yang perlu diwaspadai bangsa dan negara.
"Kita mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," kata Bamsoet.
Pernyataan Bamsoet ini disampaikan dalam rilis temuan survei nasional Poltracking Indonesia yang berjudul “Proyeksi Ekonomi Politik Indonesia, Catatan Akhir Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf 2022” yang ditayangkan di YouTube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12).
Dalam video itu, Bamsoet menyinggung soal proses pemulihan bangsa dan negara akibat pandemi Covid-19. Di sisi lain, ia juga khawatir akan adanya ancaman terhadap bangsa dari situasi global ke depan.
“Nah, ini juga harus dihitung betul, apakah Pemilu 2024 momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini. Dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya," ujar Bamsoet.
Politisi Golkar itu lalu menyinggung soal hasil survei Poltracking Indonesia yang menyebutkan 73,2 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Bamsoet lalu mengklaim kepemimpinan Jokowi memuaskan. Hal itu ditandai dari keberhasilan Jokowi dalam melewati masa-masa krisis pandemi Covid-19. Padahal, banyak negara yang kewalahan mengatasi dampak ekonomi dari Covid-19.
Baca juga : Luruskan Isu Ajak Tunda Pemilu, Bamsoet: Saya Hanya Ajak Berpikir
Ekonomi Indonesia juga terus tumbuh. Saat ini pertumbuhan ekokonomi sekitar 5 persen. Artinya, Jokowi memiliki sense of crisis yang sangat tinggi dibandingkan pemimpin negara lain.
Pernyataan Bamsoet ini langsung mendapat reaksi, baik dari teman koalisi maupun lawan koalisi.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hingga kini DPR, Pemerintah dan penyelenggara pemilu masih on the track. Jadwal tahapan dan pencoblosan masih sesuai dengan kesepakatan yaitu 14 Februari 2024.
"Apa yang disampaikan Pak Bamsoet tentunya tidak serta merta mengubah atau otomatis tahapan yang sudah ada," ujarnya.
Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi meminta, masyarakat tidak perlu mencemaskan pernyataan Bamsoet. Sebab, pernyataan wakil ketua umum Golkar itu, tidak mewakili MPR.
"Itu kan pendapat pribadi Pak Bamsoet ya, tidak mewakili institusi MPR," ungkap Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menjawab pertanyaaan Bamsoet terkait korelasi tingginya kepuasan masyarakat dengan penundaan pemilu. Kata dia, kepuasan masyarakat terhadap Jokowi akan makin bertambah apabila pemilu dilakukan tepat waktu.
"Dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah yang masih tinggi, maka hal itu menjadi kondisi yang mendukung agar jadwal pemilu bisa tepat waktu," sebut Viva.
Baca juga : Stop Wacana Tunda Pemilu 2024, Pengamat: Yang Tak Siap Sebaiknya Mundur
Tingginya kepercayaan publik terhadap Pemerintah, maka partai politik dipastikan siap berkompetisi. Penyelenggara juga siap mengawal Pemilu yang berkualitas.
"Perhitungan untuk melaksanakan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu saja, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab partai politik, LSM, kelompok masyarakat, juga Pemerintah," beber dia.
Ia mengingatkan, penyelenggaraan pemilu ke depan perlu dilaksanakan secara jujur dan adil. Adanya pemilu juga diharapkan menjadi bagian dari proses transformasi bangsa. Apalagi anggaran pemilu besar. "Makanya Pemilu harus menjadi bagian dari proses transformasi bangsa menuju kepada tercapainya cita-cita kemerdekaan," tekan Viva.
Sementara dari kubu oposisi, PKS heran dengan cara pandang Bamsoet yang asal jeplak. Kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Bamsoet tidak bisa menyamakan tingginya kepuasan masyarakat dengan keinginan Jokowi tiga periode.
Menurut Mardani, setiap lembaga survei memiliki metodologi dan tujuan yang berbeda. Hasil survei dari lembaga lain, menurut anggota Komisi II DPR itu, tegas menyatakan masyarakat menolak Jokowi tiga periode. "Beberapa lembaga survei yang khusus menanyakan tentang tiga periode untuk Pak Jokowi hasilnya mayoritas menolak," lanjutnya.
Sementara, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, pernyataan Bamsoet menunjukkan dirinya jauh dari sikap seorang negarawan.
Mengetahui komentarnya diserang, Bamsoet sampaikan klarifikasi. Menurut dia, dirinya tidak meminta pemilu ditunda terkait dengan tingginya tingkat kepuasan kepada pemerintahan Jokowi.
“Saya hanya mengajak berpikir. Masa berpikir saja tidak boleh,” ujarnya.
Baca juga : Indonesia Dorong Penyelesaian Berbagai Isu Kawasan Bagi Kemajuan ASEAN
Menurut dia, saat ini tahapan pemilu sedang berjalan. Pemilu bisa ditunda kecuali ada sesuatu hal yang luar biasa sebagai mana diatur dalam konstitusi dan undang-undang. Misalnya faktor alam dan non alam, perang dan lain-lain yang membuat pemilu tidak bisa dilaksanakan seluruhnya atau sebagian.
“Saya sudah buka diskursus publik. Silakan utarakan tanpa kemarahan. Yang pasti, konstitusi kita sudah mengatur dengan jelas, pemilu dilakukan setiap lima tahun. Masa jabatan presiden lima tahun, maksimal dua periode,” tegasnya.
Terkait dengan amandemen, kata dia, bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan. Harus dengan alasan yang jelas. Pasal mana yang mau diamandemen disertai argumentasi dan kajian akademis yang jelas.
Tidak hanya itu, syarat pentingnya adalah harus didukung sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR yang berjumlah 711 dari 9 Fraksi di DPR dan 136 anggota DPD. Untuk mencapai qorum harus dihadiri oleh 2/3 anggota MPR. Jadi tidak mudah.
“Satu atau dua fraksi saja tidak hadir, sidang MPR tidak dapat dilanjutkan,” katanya.
Dia pun mempersilahkan pihak-pihak yang mau amanden. Asal terpenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Termasuk kalau mau kembali ke UUD 1945 yang asli.
“Kita sudah mengamandemen 4 kali. Jadi silahkan saja. Bagi yang tidak setuju, silahkan dengan argumentasinya,” katanya.
Namun yang pasti, kata dia, saat ini di MPR telah sepakat tidak mengambil jalan amandemen untuk menghadirkan kembali Pokok-pokok Haluan Negara sebagai cetak biru atau bintang pengarah bagi kepemimpinan Indonesia dalam jangka panjang agar berkesinambungan dan berkelanjutan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.