RM.id Rakyat Merdeka - “Penyakit” lama slek antara Menteri Perdagangan (Mendag) dan Menteri Pertanian (Mentan) muncul lagi. Kali ini soal beras. Mendag Zulkifli Hasan nggak yakin beras surplus, sedangkan Mentan Syahrul Yasin Limpo yakin banget beras surplus.
Perbedaan data ini muncul dalam kebijakan pemerintah mengimpor beras. Zulkifli mengaku, awalnya, dalam Rapat Terbatas (Ratas) pertama, dia juga menolak impor itu. Sebab, berdasarkan pengakuan Syahrul, Indonesia surplus beras hingga 7 juta ton.
"Kata Mentan surplus 7 juta. Saya percaya saja, tapi hati saya berkata lain, surplus dari mana,” ucapnya, dalam Webinar Nasional ICMI Talk dengan tajuk "Polemik Impor Beras di Akhir Tahun", kemarin.
Anehnya, kata pria yang akrab disapa Zulhas ini, Bulog mengaku bahwa stok beras milik mereka tinggal 500 ribu ton. Padahal, biasanya 1,2 juta ton beras tersedia di gudang-gudang Bulog. Kondisi ini membuat Zulhas gelisah. Apalagi harga beras di masyarakat terus merangkak naik.
Baca juga : Ngadepin 8 Koperasi Bermasalah, Teten Belum Punya Obat
"Jadi, saya sebetulnya nggak percaya ada stok 7 juta itu. Kemudian lahannya tambah kurang, tidak lebih. Jadi, kalau produksi padi naik-naik terus itu dari mana itu dasarnya," sindir Ketua Umum PAN itu.
Zulhas mengaku sempat berupaya membuktikan omongan Syahrul. Kata dia, Pemerintah mencoba mencari 10 ribu ton beras dari masyarakat untuk mengisi gudang-gudang Bulog. Namun, hasilnya nihil. Pemerintah juga berinisiatif membeli gabah. Hasilnya pun sama, petani belum panen.
Di saat yang sama, lanjut dia, harga beras terus melambung. Akibatnya, pasar terganggu. Stok beras Bulog tinggal 300 ribu ton. Dengan kondisi ini, Pemerintah pun memutuskan melakukan impor. "Akhirnya diputuskan lah impor beras," terang Zulhas.
Pemerintah menargetkan mengimpor 200 ribu ton beras dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Senin (26/12), sudah datang 30 persen atau 60 ribu ton. Namun, beras itu belum sampai ke gudang-gudang Bulog. Saat ini beras itu masih di pelabuhan. Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal berharap, sebelum pergantian seluruh, target impor beras terealisasi.
Baca juga : Sapa Umat Kristiani NTB, Menag Jelaskan Dimensi Sosial Kegiatan Keagamaan
Soal pasokan beras, Syahrul keukeuh dengan klaimnya, stok dan harga terjangkau sampai Tahun Baru. Ia mengaku sudah mendekatkan produksi beras petani ke konsumen sehingga mata rantai distribusi terpotong. Kata menteri asal NasDem ini, dengan strategi tersebut, Pemerintah dapat menyediakan pangan dengan harga terjangkau.
Upaya lain yang dilakukan Syahrul adalah penyaluran beras dengan harga terjangkau di Jabodetabek. Hingga pekan ketiga Desember 2022, Kementan telah penyaluran beras di enam wilayah Jakarta Timur, satu di Jakarta Selatan, dan beberapa di Bogor, Depok, serta Bekasi.
Dengan perbedaan data ini, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pangan Nasional (Bapannas) memutuskan untuk melakukan survei dan evaluasi soal pasokan beras pada 31 Desember nanti. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya bersama BPS akan memverifikasi data stok yang telah tercatat dengan yang sesungguhnya tersedia di lapangan.
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Ketua Umum ICMI Prof Arif Satria menegaskan, validitas data sangat penting, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Data tersebut akan menjadi rujukan dan sumber utama dalam setiap mengambil keputusan.
Baca juga : Mendag Pasang Badan
Di sisi lain, Arif mengajak semua rektor di seluruh Indonesia agar memiliki komitmen penuh dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah ini perlu dilakukan mengingat semua negara di dunia tengah menghadapi situasi sulit akibat berbagai dinamika krisis global.
Sementara, Wakil Ketua Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Rachmat Pambudi mengusulkan untuk dilakukan perbaikan data, khususnya data milik BPS. Hal ini penting untuk menghentikan polemik impor beras. "Kita ingin data menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses penghentian polemik impor beras," harapnya.
Perbaikan data harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produksi sampai kebutuhan konsumsi. Terlebih, data adalah instrumen penting dalam perumusan kebijakan publik. Ironinya, data pangan dan pertanian yang ada saat ini masih jauh dari akurat, sehingga menyebabkan kebijakan pertanian yang juga tidak akurat.
Dengan data yang lengkap dan akurat, Pemerintah seharusnya dapat memetakan kemampuan produksi beras dalam negeri, memetakan kebutuhan konsumsi dalam negeri dan memetakan yang sebenarnya dibutuhkan konsumen beras. "Dari 277 juta penduduk, apakah semuanya harus dihitung sebagai konsumen beras? Dari jumlah tersebut, berapa yang tidak mampu membeli beras, dan lainnya?" ucap Rachmat.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.