RM.id Rakyat Merdeka - Ahli Keuangan Negara dari Universitas Jayabaya Soemardjijo mempertanyakan langkah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait unsur kerugian keuangan negara di ajang balap mobil listrik Formula E.
"Apabila pimpinan KPK sebagai penyidik membawa angka jumlah kerugian negara tentang Formula E dan minta BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dan audit investigatif sebagaimana diatur di Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat (4) dan Pasal 13 dan Pasal 14 Ayat (1) dan UU Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 10 Ayat (1) dan (2), ini yang kurang baik dari sisi independensi," kata Ahli Keuangan Negara dari Universitas Jayabaya Soemardjijo, Rabu (18/1).
Soemardjijo menegaskan, penghitungan kerugian negara merupakan kewenangan mutlak BPK. Sesuai perintah Undang undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 10 Ayat (1) dan (2). Sedangkan KPK, kata dia, memiliki tugas sebagai lembaga pemberantas korupsi.
Meski keduanya merupakan lembaga yang keberadaannya bersifat khusus atau lex specialis derogat lex generalis, BPK sebagai state auditor jelas dikelola oleh akuntan-akuntan register negara dan auditor negara yang teruji dan kompeten.
Sedangkan KPK, dikelola oleh ahli-ahli hukum pidana tipikor yang teruji dan memiliki integritas tinggi.
Baca juga : Ganjar Pranowo Tancap Gas Entaskan Kemiskinan Dan Tekan Inflasi Jawa Tengah
Hasil kerja KPK akan diuji dan dipertanggung jawabkan di Pengadilan Tipikor.
"Kedua lembaga negara tersebut sangat berbeda tupoksinya. Satu sama lain tidak bisa mempengaruhi dan intervensi karena berbeda disiplin ilmu, proses kerja, dan output-nya," kata Soemardjijo.
Dia berpendapat, kedatangan KPK ke BPK tergolong wajar, apabila ditujukan untuk berdialog soal kasus Formula E. Apalagi, kerja kedua lembaga negara ini saling membutuhkan. Khususnya, dalam memberantas praktik rasuah di Tanah Air.
"Menurut pendapat saya, tidak ada masalah. Sepanjang minta masukan dan saran kepada auditor negara, tentang bagaimana proses penyelidikan bisa menemukan minimal dua alat bukti yang valid," kata dia.
Menurut Soemardjijo, konsep penyelidikan dan audit investigatif sebetulnya tidak jauh beda. Sama-sama bertujuan menemukan data dan bukti-bukti yang valid.
Baca juga : Ketua KPK Soal Formula E: Tersangka Diumumkan Kalau Ada Buktinya
"Sama-sama ditujukan untuk mengetahui, apakah terjadi fraud atau tidak. Apakah ada kerugian negara/daerah atau tidak," kata dia.
Soemardjijo yakin, BPK tidak akan terpengaruh dengan desakan KPK. BPK diyakini bakal tetap independen dalam melihat konstruksi perkara, termasuk dugaan korupsi Formula E.
"Saya yakin BPK independen, objektif, berintegritas, dan profesional. Anggota BPK RI tetap konsisten menjaga muruah state auditor, sebagai lembaga independen karena perintah Konstitusi UUD 1945. Karena akuntan negara sebagai auditor negara BPK RI wajib menjaga kode etik, moral dan integritas," tegasnya.
Sebelumnya, pimpinan KPK telah menemui BPK untuk membahas kerugian negara dalam kasus Formula E.
Kasus ini belum bisa naik ke penyidikan, lantaran tak ditemukan dua alat bukti yang cukup.
Baca juga : Calon Ketum PDIP Mulai Dipanas-panasin Netizen
Terkait hal ini, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyelidikan dugaan rasuah dalam penyelenggaraan Formula di Jakarta masih belum rampung.
Bahkan, penghitungan kerugian negara yang diduga timbul dalam kasus ini juga masih terus diselidiki.
"KPK belum pada tahap penyidikan, termasuk penyelesaian penghitungan kerugian keuangan negaranya," kata Ali, Selasa (3/1). ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.