Sebelumnya
“Jadi berangkat dari perbaikan tata kelola, di antaranya adalah perbaikan dari data,” ucap Margo.
Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, BPS mendapatkan mandat untuk monitor perkembangan kemiskinan ekstrem.
Dari 212 kabupaten kota yang jadi target Pemerintah, BPS mencatat pada Maret 2021 sekitar 3,61 persen pada Maret 2022 turun jadi 2,76 persen.
Baca juga : Heru Ajak Pengurus RW Kompak Turunkan Kemiskinan Ekstrem Dan Stunting Di Ibu Kota
Tingkat penduduk miskin ekstrem menjadi tidak miskin ekstrem 2,91 persen. Hal ini menunjukan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program penurunan kemiskinan ekstrem.
“Artinya inilah bagian dari keberhasilan Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem yang dulunya miskin ekstrem menjadi tidak miskin ekstrem ini sebanyak 2,91 persen,” terang Margo.
Menurut Margo perubahan tingkat kemiskinan terjadi secara dinamis. Oleh karena itu, harus ada tata kelola data yang baik agar sasaran menjadi clear atau jelas.
Baca juga : Ganjar Konsisten Serap Tenaga Kerja SMK Lewat Link And Match Industri
Sedangkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, dana penanggulangan kemiskinan, sebetulnya tidak mencapai Rp 500 triliun.
Angka itu disebutnya tidak spesifik untuk penanggulangan kemiskinan, melainkan program perlindungan sosial (Perlinsos)
“Jumlah itu adalah anggaran program perlindungan sosial yang pada 2022 mencapai Rp 461,6 triliun,” terang Muhadjir.
Baca juga : BPS: Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Sulit Tercapai
Dia memaparkan, dalam angka tersebut terdapat komponen anggaran program subsidi seperti bahan bakar minyak (BBM), listrik, gas, pupuk, bibit, dan subsidi iuran BPJS Kesehatan serta anggaran penanggulangan kemiskinan.
“Karena sebagian petani miskin adalah buruh tani. Juga subsidi iuran BPJS kesehatan untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) itu menyasar 130 juta lebih penduduk, sedangkan jumlah warga miskin per September 2022 sebesar 26,36 juta orang, atau 9,5 persen,” ungkap Muhadjir.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menjelaskan, untuk bantuan spesifik warga miskin itu berupa bantuan sosial (bansos), utamanya berada di Kementerian Sosial (Kemensos), yang tahun lalu menghabiskan Rp 72 triliun. ■ DIR/JAR
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.