RM.id Rakyat Merdeka - Pidato Presiden Jokowi di Hari Pers Nasional (HPN) 2023, kemarin, membawa angin segar bagi kehidupan pers yang sedang tak baik-baik saja. Kepala Negara mengajak seluruh pemangku kepentingan agar memberikan dukungan kepada media arus utama. Tak hanya itu, Jokowi juga mendukung penerbitan regulasi agar media bisa kokoh dan mandiri saat berhadapan dengan platform global. Menurut Jokowi, platform global dengan algoritma-nya, banyak melahirkan konten recehan dan sensasional yang justru merugikan masyarakat.
Acara Puncak Peringatan HPN 2023 digelar Medan, tepatnya di Gedung Serbaguna Pemprov Sumatera Utara, kemarin. Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 9 pagi. Eks Gubernur DKI Jakarta ini, tampil dengan kemeja lengan panjang berbahan kain tenun songket hijau pupus. Kain songket khas Kabupaten Batubara ini juga dikenakan Menko Polhukam Mahfud MD, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari.
Ada satu momen yang menarik di acara ini, yaitu saat Jokowi membuka secara resmi Puncak Peringatan HPN 2023. Prosesinya cukup unik. Karena bukan dengan memukul gong seperti biasanya. Jokowi diminta mengetik tulisan “HPN” pada mesin tik jadul.
Untuk prosesi ini, panitia menyiapkan meja dan kursi di atas panggung. Di atas meja, tersedia mesin tik jadul bermerek Hammond, pabrikan asal Amerika Serikat, yang diproduksi 1885. Mesin tik ini punya nilai sejarah sebagai mesin tik tertua di Medan dan pernah digunakan pewarta Deli.
Saat mengetik ini, Jokowi ditemani Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menko Polhukam Mahfud MD, Mensesneg Pratikno, Menkominfo Johnny G Plate, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, serta Wali Kota Medan Bobby Nasution. “Masih inget cara ngetik, Pak?” terdengar suara, bercanda di atas panggung. Jokowi tersenyum.
Ternyata, Jokowi lancar juga mengetik. Begitu duduk di belakang meja, kedua tangannya langsung menari di atas mesin tik. Tak tek tok, begitu bunyi suaranya. Hadirin yang sebagian besar adalah insan pers pun, bersorak senang.
Baca juga : Tolak Biaya Haji Naik, Fraksi PAN Pertanyakan Kinerja BPKH
Selain atraksi itu, ada hal lain yang bikin insan pers senang dan lega. Pidato Jokowi di acara tersebut membawa angin segar terhadap kondisi pers yang saat ini tidak baik-baik saja.
Dalam pidato itu, Jokowi mengawali dengan menyampaikan selamat Hari Pers Nasional kepada seluruh insan pers Indonesia. Jokowi mengaku punya pengalaman pribadi bagaimana bersahabat dengan insan pers. Bagaimana aksinya blusukan ke sana ke mari selalu bersama wartawan. Menurut Jokowi, keberadaan insan pers ini telah membuka harapan orang biasa sepertinya bisa menjadi presiden.
Jokowi lalu mengungkapkan soal kondisi pers yang dia nilai sedang tidak baik-baik saja. Jokowi mengucapkan ini sampai dua kali. Menurut Jokowi, masalah pers hari ini bukan soal kebebasan. Persoalan pers hari ini ialah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab.
Saat ini, masyarakat kebanjiran berita, dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing. Umumnya, informasi itu tidak beredaksi atau dikendalikan kecerdasan buatan. Menurut Jokowi, ini harus dibenahi. Karena algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional. “Ini yang banyak sekali dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, tak boleh platform asing mendominasi kehidupan masyarakat. Masyarakat dirugikan karena kehilangan berita yang berkualitas.
Persoalan kedua, kata Jokowi, adalah dominasi platform asing yang membuat media konvensional terdesak. Industri media menghadapi tantangan berat lantaran sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil media digital, terutama platform-platform asing. Memang, sebagian media sudah mengembangkan diri ke media digital. Namun, harus diakui, dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam berkembang.
Baca juga : Tak Ada Alasan Ditunda, Pemilu 2024 Harus Lahirkan Pemimpin Beretika
Soal ini, Jokowi mengaku sudah berbicara dengan tokoh insan pers. Salah satu solusinya adalah dengan menerbitkan Perpres. Persoalannya, saat ini ada dua usulan Perpres yang masuk ke mejanya. Nah, Jokowi meminta kedua usulan itu dirembukkan. “Dalam satu bulan ini harus selesai, jangan lebih dari satu bulan. Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini,” janjinya.
Persoalan ketiga, adalah soal data. Menurut Jokowi, saat ini data adalah new oil yang harganya tak terhingga. Para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat, dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat.
Di tengah kondisi ini, menurut Jokowi, keberadaan media mainstream justru dibutuhkan, karena mampu menjadi penjernih informasi. Media arus utama dianggap bisa menyajikan informasi terverifikasi dan mampu mencari kebenaran, dan membangun optimisme.
Karena itu, Jokowi meminta semua pihak baik kepada lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung keberadaan media arus utama. “Media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan,” ucapnya.
Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyambut baik pidato Jokowi di HPN. Menurut dia, pernyataan Jokowi adalah concern positif terhadap pers. Memang saat ini pers sedang mengalami dua problem utama.
Pertama, secara kualitas pers kita sedang bermasalah. Bertumbuhnya banyak media online tidak dibarengi dengan kualitas jurnalis yang mumpuni. Terbukti dari 691 pengaduan kasus pers 2022, 97 persen kasus pers terjadi di media online. Pelanggarannya beragam. Ini membuktikan pemahaman akan kode etik sangat minim dan perlu ada edukasi serta literasi. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Selain Dewan Pers, organisasi pers, perusahaan pers dan juga masyarakat.
Baca juga : Bek Kroasia Geregetan Gagal Kawal Lionel Messi
“Masyarakat harus ikut mengontrol pers dengan melaporkan pelanggaran pelanggaran pers ke Dewan Pers,” kata Yadi, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Kedua, secara ekonomi ada ketidaksetaraan dengan perusahaan teknologi global yang menguasai pasar distribusi konten secara dominan. Ini berdampak pada pembagian kue iklan yang tidak merata dan cenderung mengabaikan jurnalisme berkualitas, karena konten-konten yang tesebar banyak konten-konten recehan.
“Ini perlu didorong dengan aturan yang mengikat dan berdampak baik bagi perusahaan media lokal dan nasional serta penekanan terhadap tersebarnya karya jurnalistik yang baik,” kata Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers ini.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.