Sebelumnya
Atau, kata Din, tidak benarkah ada budaya politik dinasti, yakni menyiapkan anak-cucu menjadi penguasa dengan menghalangi orang-orang lain yang sebenarnya lebih berkualitas, dan akibatnya demokrasi Indonesia tercederai?
Menurut Din, masih banyak pertanyaan substansif yang mendasar lagi. namun untuk sementara dua pertanyaan itu sudah cukup banyak. “KAMI menanti tanggapan, bukan pengali han,” ujarnya.
Baca juga : KAMI Tegaskan Tak Akan Ganti Kulit Jadi Parpol
Dia menegaskan, KAMI siap berdiskusi bahkan berdebat mengadu pikiran. “Terhadap reaksi yang tidak subtantif, baik dari para elit apalagi buzzer bayaran, KAMI tidak mau melayani karena hal demikian tidak mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat Konstitusi,” pungkasnya.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, ikut mengomentari kritikan Mega terhadap KAMI. “Kalau Bu Mega sudah mengomentari artinya KAMI cukup di perhitungkan,” kata Refly di akun Youtube, miliknya, kemarin.
Baca juga : Berantem Lagi dengan IDI, Terawan Banyak Ributnya
Soal saran Mega agar para deklarator KAMI mencari partai, Refly bilang begini. Kata dia, setiap warga negara punya hak menyampaikan partisipasi sesuai konstitusi. Dan, itu tidak harus melalui partai politik. Bisa melalui organisasi non pemerintah (NGO) atau LSM. KAMI, menurut dia, tidak bisa di bilang organisasi masyarakat. Karena tidak mendaftar sebagai ormas. KAMI lebih pada gerakan moral. “Jadi yang bertemu itu adalah ide, gagasan. Ide itu yang mempertemukan orang-orang dalam KAMI,” paparnya.
Selain itu, Refly membahas omongan Mega yang mengatakan para deklarator KAMI banyak yang ingin jadi presiden. Kata dia, apa masalahnya dengan ingin jadi presiden. Menurut dia, Mega sendiri pernah jadi presiden dan selalu ingin jadi presiden juga. Paling tidak pernah nyapres dua kali bahkan tiga kali. SU MPR 1999, Pilpres 2004 dan Pilpres 2009. “Kan tidak ada masalah,” ujarnya.
Baca juga : Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan Di Kelapa Gading
Kata dia, di luar negeri tidak ada yang nyalon sampai tiga kali. “Jadi ingin jadi presiden sah-sah saja. Konstitusi tidak melanggar. Yang dilarang presiden menjabat lebih dua kali,” ungkapnya. [BCG]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.