RM.id Rakyat Merdeka - Sepanjang kariernya sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani punya banyak pengalaman menghadapi krisis. Namun, dari sekian banyak tantangan, eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku, krisis akibat pandemi Corona kali ini yang paling berat.
Dia merasa, seperti disodori buah simalakama saat diminta harus memprioritaskan kesehatan atau pemulihan ekonomi. Itu salah satu curhatan yang disampaikan Sri Mul saat menjadi pembicara kunci Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Widyaiswara Indonesia, yang disiarkan secara virtual, kemarin.
Dalam sambutannya, Sri Mul mengaku, baru kali ini menghadapi situasi yang serba sulit. Berbagai kesulitan itu membuatnya harus merevisi anggaran hingga beberapa kali.
Sebelum jadi Menkeu di era Jokowi, Sri Mul pernah jadi Menkeu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyona (SBY). Selama menjadi bendahara negara periode 2005-2010, Sri Mul pernah dihadapkan pada krisis finansial 2008. Tantangan yang berat itu bisa dilewati dengan baik.
Sri Mul bisa membawa ekonomi Indonesia tetap tumbuh 4 persen, di saat banyak negara mengalami penurunan. Tapi kali ini situasinya sungguh berbeda.
Baca juga : Usulan Ngaco, Jalur Sepeda Di Tol Bahayakan Pegowes
Menurut dia, bukan cuma Indonesia yang kesulitan, banyak negara mengalami hal serupa. “Saya akui ini adalah tantangan yang luar biasa,” tutur Sri Mul.
Dalam krisis saat ini, Sri Mul menyatakan, dihadapkan pada dua pilihan sulit: kesehatan atau ekonomi. Tak seperti di film-film yang bisa dengan mudah memilih kebijakan baik dan kurang baik.
Di dunia nyata, ia dihadapkan pada pilihan terburuk atau kurang buruk. Satu kebijakan yang diambil punya konsekuensi pada pilihan selanjutnya.
“Contohnya seperti sekarang, seolah-olah untuk hadapi Covid-19, ekonominya dikorbankan atau kalau mau memulihkan ekonomi, kesehatannya yang dikorbankan, kan tidak bisa begitu,” ujarnya.
Ia mengakui, di saat awal pandemi Maret lalu, pemerintah fokus menangani sistem keuangan.
Baca juga : Ketahuan Langgar Aturan Karantina, Menteri Malaysia Serahin 4 Bulan Gaji
Salah satu kebijakan yang diambil adalah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Perppu itu sudah menjadi UU No 2 tahun 2020. Dengan adanya aturan tersebut, Pemerintah bisa lebih fleksibel melakukan kebijakan dan menyiapkan anggaran.
Lewat beleid itu, pemerintah diperbolehkan memperlebar defisit yang selama ini batas maksimal 3 per - sen bisa diperlebar hingga 6,4 persen di tahun ini. Kenapa fokus pada sistem keuangan?
Sri Mul menyebut, pemerintah menyadari pandemi Corona pasti membutuhkan dukungan keuangan negara dari sisi penanganan kesehatan.
Pandemi akan membuat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat tak bisa berjalan normal. “Maka kami harus melakukan lang - kah-langkah untuk melindungi atau melakukan penanganan,” cetusnya.
Baca juga : Sri Mulyani Nyanyi di Kamar Mandi
Selain itu, pandemi Corona tak hanya berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Sri Mul bilang, wabah itu juga berpengaruh pada kehidupan kelas menengah atas termasuk pengusaha hingga industri.
“Kalau Covid-19 ini berjalan cukup lama, maka sektor-sektor korporasi maupun sektor-sektor individual tak lagi bisa membayar pajak, bayar cicilan, maka sektor keuangan akan menjadi tantangan,” papar Sri Mul.
Lebih lanjut, Sri Mul menjelaskan, tekanan juga muncul dari belanja di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Pasalnya, pemerintah harus memastikan sektor kesehatan mampu menghadapi penularan Corona dan tetap memberikan bantuan kepada masyarakat di tengah pandemi. [BCG]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.