RM.id Rakyat Merdeka - Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) dan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI-Warsi) memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) yang jatuh Senin (9/8). Harapannya, masyarakat adat semakin sejahtera dan diperhatikan hak-haknya.
"Keluhan masyarakat hukum adat ini pada dasarnya sama, yakni diskriminasi. Hutan dan tanah mereka hilang, dan isu-isu keadilan dalam pembangunan lainnya," ujar Direktur Eksekutif YMKL Emil Kleden, melalui keterangan tertulis kepada RM.id, Senin (9/8).
Ketua Dewan Pembina Yayasan Pusaka Bentala Rakyat ini menilai, masyarakat adat perlu pelibatan dan perhatian mendalam dalam praktik pembangunan ekonomi berbasis lahan dan hutan. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur. Menilik Pasal 18B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kata Emil, hutan, tanah dan alam sekitar adalah basis material bagi masyarakat hukum adat untuk melangsungkan kehidupan ekonomi, spiritual dan kulturalnya.
Baca juga : Masyarakat Adat Ciptagelar Sukabumi Antusias Mengikuti Vaksinasi
"Jika akses pada alam ditutup, maka eksistensi masyarakat adat terancam akan hilang. Untuk itu peran negara di sini sangat penting," tekannya.
Hal senada disampaikan Koordinator Program KKI Warsi Riche Rahma Dewita. Aktivis lingkungan asal Jambi ini menilai, upaya mensejahterakan masyarakat adat tentu tidak mudah. Dasarnya, perlu menyamakan definisi ihwal hak masyarakat adat sebelum Menyusun sebuah kebijakan.
Riche memberikan tiga saran. Pertama, memahami kearifan masyarakat lokal dan nilai-nilai adat yang berlaku. Kedua, memahami interaksi yang terjadi di dalam masyarakat lokal tersebut. Ketiga, membangun gagasan bersama untuk membuat sebuah model pengelolaan hutan.
Baca juga : Sedekah Minyak Jelantah, Bantu Masyarakat Sedang Isoman dan Tim Medis
"Pada prinsipnya, kami berupaya mendorong pemerintah untuk mendukung kearifan masyarakat yang sudah berkembang dalam mengelola sumber daya mereka," sebutnya.
Perempuan yang terkenal dengan aksi membangun masyarakat adat di Jorong Simancuang, Solok Selatan, Sumatera Barat ini menilai pengelolaan sumber daya yang dilakukan masyarakat akan memberi berdampak positif secara ekologi, ekonomi dan sosial. Menurutnya, hal ini juga yang terus dilakukan KKI WARSI dalam pendampingan masyarakat di sekitar hutan sejak tahun 1991.
Catatannya, praktik hidup masyarakat adat sangat penting untuk menyelamatkan hutan dan keanekaragaman hayati. Ia juga menyampaikan masyarakat adat juga terdampak pandemi Covid-19. Orang rimba, sebutan kelompok adat yang hidup nomaden, berpotensi terpapar karena tinggal di area perkebunan, transmigrasi, hingga kawasan hutan industri.
Baca juga : PPKM Diperpanjang, Tak Ada Pelonggaran Di Kawasan Puncak Bogor
Orang rimba ini, ceritanya, hidupnya bergantung pada penjualan hasil berondolan sawit dan berburu babi untuk dijual ke pengepul. Sejak pandemi sesuai adat orang rimba melalukan sesandingon atau sosial distancing. Pola ini, berdampak ekonomi kepada orang rimba.
Sementara, hutan yang kaya sumber pangan mereka sudah berganti dengan tanaman sawit ataupun akasia. Kondisi ini yang memicu kedaruratan pangan. "Jadi bantuan sosial yang diberikan pemerintah sangat berarti," katanya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.