BREAKING NEWS
 

Mogok Massal Di Labuan Bajo

Suguhan Buruk Bagi Wisatawan

Reporter : AHMAD LATHIF ROSYIDI
Editor : ACHMAD ALI FUTHUHIN
Jumat, 5 Agustus 2022 07:50 WIB
Ilustrasi - Wisatawan melihat satwa Komodo (Varanus Komodoensis) di Pulau Rinca, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. (Foto: Antara/Hendra Nurdiyansyah)

 Sebelumnya 
Huda berharap, pengembangan kawasan destinasi super prioritas itu tidak meminggirkan peran warga lokal. Model pengembangan kawasan tersebut harus melibatkan pelaku wisata lokal selain adanya pihak ketiga.

“Jangan sampai warga lokal hanya menjadi penonton saat muncul konsep pengembangan destinasi wisata super prioritas di wilayah mereka,” kata dia, mengingatkan.

Baca juga : Jokowi: Labuan Bajo Harus Bisa Sejahterakan Masyarakat NTT

Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira menambahkan, pihaknya akan mengupayakan penyelesaian sengketa antarpihak yang berkepentingan dalam industri wisata Pulau Komodo.

Komisi X DPR mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Wisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Perwakilan Pelaku Wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora.

Baca juga : Angkasa Pura l Siap Terapkan Syarat Baru Naik Pesawat

Menurut Andreas, faktor yang menjadi pemicu mogok massal pelaku wisata karena adanya kebijakan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Flobamora punya hak menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo, tanpa melibatkan rakyat yang telah lebih dulu terlibat sebagai pelaku industri pariwisata.

Untuk itu, politikus PDIP ini mendorong Pemerintah bersama stakeholder terkait segera menyelesaikan kekisruhan di Labuan Bajo buntut kebijakan kenaikan tarif masuk TN Komodo. Situasi Labuan Bajo dengan demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan.

Baca juga : Menaker Ida Fauziyah Kenang Tjahjo Sebagai Sosok Bersahaja

“Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, wisatawan enggan datang karena tidak nyaman untuk berkunjung,” tegas Andreas.

Andreas menegaskan, pihaknya berkomitmen mendukung penyelesaian sengketa tersebut. Dia juga mengingatkan agar kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah tidak merugikan masyarakat. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense