RM.id Rakyat Merdeka - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) didorong untuk memperkuat sistem pemeriksaan keuangan negara. Sistem ini penting untuk meminimalisir ‘bolong-bolong’ keuangan negara dalam pembangunan.
“Kami menaruh harapan tinggi ke BPKP untuk mengawal program pembangunan nasional yang dananya sudah sangat besar, mencapai Rp 3.000 triliun lebih,” kata anggota Komisi XI Gus Irawan dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama BPKP di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Gus Irawan menilai, BPKP belum memiliki sistem pengawasan intra kontrol untuk mengawal dana pembangunan yang sedemikian besar agar ini tidak sampai mengalami kebocoran. Adanya mekanisme intra kontrol BPKP ini kelak bisa meminimalisir temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai eksternal auditor.
Baca juga : Krakatau Steel Sumbang Baja Untuk Pembangunan Istana Presiden Di IKN
“Kalau BPKP mampu menyusun satu sistem intra kontrol yang kuat, mestinya tidak lagi banyak temuan BPK,” katanya.
Bahkan tidak sedikit, lanjut anggota Fraksi Gerindra ini, temuan BPK malah tidak dapat ditindaklanjuti. Akhirnya kebocoran anggaran ini berujung ke penegakan hukum.
“Saya tidak tahu apa ini karena persoalan ketaatan atau kesulitan, atau mungkin saja sistemnya yang tidak kuat. Temuan itu sulit ditindaklanjuti,” ujarnya.
Baca juga : Inggris Sawer Rp 600 Miliar Untuk Berdayakan Wanita Dan Anak-anak ASEAN
Dia lalu menyoroti program BPKP dalam peningkatan pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan negara dan daerah di tahun 2024. Adapun indikator kinerja dalam program itu yakni nilai potensi penerimaan keuangan negara dan daerah BPKP menargetkan penerimaan sebesar Rp 2,6 triliun.
“Saya berharap, misal ada target Rp 2,6 triliun, kemudian BPKP menemukan mencapai Rp 3 triliun, ini kan dianggap kinerjanya baik. Padahal ini berbanding terbalik,” katanya.
Padahal, sambung Gus Irawan, jika sistemnya baik, mestinya ada pagar-pagar dalam sistem di BPKP yang bisa menghindarkan kerugian negara.
Baca juga : Top, SKK Migas Serahkan Rp 700 Triliun Untuk Negara Di 2022
Karena itu, dia usul perlu didiskusikan bersama antara DPR dan BPKP bagaimana memperkuat sistem intra kontrol di BPKP.
Dengan begitu, BPKP bisa menjalankan program tersebut dengan ‘pagar-pagar’ yang sudah didefinisikan dengan detail. “Di ujung, hasil temuan BPK juga menjadi minimal,” jelasnya.
Gus Irawan mempertanyakan sistem atau pagar yang digunakan BPKP selama ini, sebab potensi dan kejadian kebocoran masih banyak.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.