RM.id Rakyat Merdeka - Anggota DPR Fraksi Golkar, Robert J. Kardinal, angkat bicara soal dugaan desa fiktif atau siluman yang diumbar Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Desa fiktif itu dianggap merugikan keuangan negara. Robert menilai, upaya Mendagri, Tito Karnavian, langsung menurunkan tim evaluasi dan menggandeng Kepolisian untuk melakukan penelusuran desa-desa yang ditengarai fiktif tersebut sudah tepat
"Saya apresiasi Mendes (Menteri Desa dan Daerah Tertinggal) dan Mendagri tertibkan ini. Cuma memang ini harus bekerja sama dengan Kepolisian. Saya lihat dana desa ini memang rawan disalahgunakan. Cuma saya lihat modunsya beda. Ini desa bukan desa fiktif sebenarnya. Karena desanya ada, SK (Surat Keputusan) juga ada. Cuma memang persoalannya ini datanya dimanipulasi. Sebab jumlah penduduknya (per desa) sangat sedikit. (Bahkan) ada yang hanya 5 sampai 10 Kepala Keluarga (KK)," kata Robert, Rabu (13/11).
Baca juga : Bank Mandiri Terbitkan MTN Valas Rp 10,6 T
Robert pun meminta agar desa-desa yang ada di Papua-Papua Barat juga dievaluasi keberadaannya. Dalam pengalamannya saat kampanye Pemilu legislatif lalu, dia menemukan dalam satu desa hanya memiliki 5 KK atau sebanyak 20 jiwa.
"Banyak di kabupaten-kabupaten, khususnya di Papua dan Papua Barat, satu kampung (desa) yang ada cuma beberapa famili saja. Ada 2-3 rumah. Paling banyak 5 rumah. Banyak kampung saya lihat begitu. Karena itu, harus benar turun ke kampungnya. Jangan cuma periksa di atas kertas. Karena di Papua ini contohnya, kampungnya ada, unsur legalitas lengkap, tapi dimanipulasi jumlah penduduknya. Sementara dana desa ini cuma digunakan buat bangun rumah beberapa keluarga saja. Sementara dana desa yang mengalir ke kampung tersebut hampir mencapai Rp 1 miliar," katanya.
Karena itu, sambung politisi asal Papua Barat ini, sangat penting bagi Mendagri turun langsung melakukan evaluasi terhadap desa-desa yang ada sekarang ini di Papua. Sebab, imbas dana desa ini membuat banyak pemerintah daerah membentuk desa-desa atau kampung-kampung baru agar bisa menerima lebih banyak aliran dana desa ke wilayahnya.
Baca juga : Komisi VI DPR Sebut Ahok Figur Tepat Pimpin PLN
Hal ini, lanjut dia, juga imbas dari pelaksanaan Pilkada langsung. "Sebab ada juga kepala daerah mau kucurkan dana desa setelah menang Pilkada. Jadi kalau Mendagri katakan akan evaluasi Pilkada langsung karena efek Pilkada ini mudaratnya tinggi karena ya itu tadi semua. Nggak usah (dana desa) kalau desanya cuma 5 KK. Bayangkan kalau satu KK di dalamnya 4 orang, berarti ada 20 orang dapat bantuan desa hampir mencapai Rp 1 miliar per tahun. Kalau segitu ya bagi-bagi saja. Satu orang bisa dapat Rp 80 juta. Akhirnya kan (dana desa) tidak efisien. Padahal tujuannya itukan dengan dana desa itu bisa bangun usaha bersama BUMDes, bisa buat kegiatan dan pembanguna infrastruktur segala macam," katanya.
Akibatnya, kata dia, dana desa hanya mengalir begitu saja tapi tidak disertai out put yang jelas. Ironinya, dana desa ditarik ke ranah politik sebab dikucurkan tapi hanya mengena ke beberapa orang saja. "Hal ini yang biasa terjadi di Pilkada, Pemilu legislatif segala macam. Makanya sekarang banyak kepala daerah usulkan pembuatan kampung-kampung baru tapi masyarakat dan orangnya ya cuma 20 orang. Ini dimana-mana muncul kampung-kampung baru. Jadi jangan salahkan kepala kampung tapi salahkan kepala daerah. Makanya saya percaya Mendagri karena beliau pernah jabat Kapolri dan di Kapolda hampir dua tahun di Papua. Saya yakin beliau pasti mengerti dan tahu itu. Jadi saya kira sudh tepat pilihan Pak Jokowi pilih Pak Tito jadi Mendagri," katanya.
Makanya dia mendukung langkah Mendagri Tito bersama Kejaksaan dan Kepolisian untuk menertibkan desa-desa yang dibentuk asal-asalan tersebut. Bila perlu Mendagri langsung perintahkan timnya bersama kepolisian bahkan dengan pelibatan TNI untuk melakukan pengecekan desa-desa tersebut.
Baca juga : Rawan Kecelakaan, DPR Minta Polisi Tertibkan GrabWheels
"Jadi ini sudah bagus mulai dikerjakan semua pihak dengan baik agar semua masalah dana desa dan Pilkada ini ditemukan solusi yang lebih komprehensnfi. Apalagi ini kan sebenarnya mirip seperti noken-noken segala macam itu. Saya yakin Kapolri dan Mendagri bisa selesaikan masalah ini karena pernah kerja disana dan beliau inikan juga tengah melakukan evaluasi juga terhadap Pilkada langsung. Saya kira itu hal baik sekali dan saya yakin itu karena beliau melihat contoh di Papua. Beliau mengerti di Papua, saya yakin bisa selesaikan masalah Papua dengan baik," katanya. [KAL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.