RM.id Rakyat Merdeka - Senayan meminta rencana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita diikuti dengan pengawasan ketat. Hal itu agar tidak ada oknum yang menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan berlebihan.
Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan mengaku mendapat informasi bahwa Pemerintah akan menaikkan HET MinyaKita dalam waktu dekat. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang terus meningkat serta pelemahan nilai tukar rupiah.
Jika keputusan menaikkan HET diambil, Pemerintah wajib melakukan pengawasan distribusi secara ketat.
“Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan kebijakan tersebut untuk kepentingan pribadi dengan menimbun barang atau menaikkan harga secara tidak wajar,” kata Nasim di Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, penyesuaian HET MinyaKita didorong oleh beberapa faktor krusial, terutama kenaikan harga CPO serta pembengkakan biaya produksi dan distribusi.
Tekanan ini dirasakan langsung oleh para produsen dan pelaku usaha, sehingga penyesuaian HET dinilai perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pasokan.
“Memang harga CPO naik. Kemarin rata-rata di angka Rp15.445, sempat turun ke Rp14.000-an, dan sekarang harga Tandan Buah Segar (TBS) mulai naik lagi,” ujar Budi di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Baca juga : Pertamina Patra Niaga Tegaskan Komitmen Pengawasan Distribusi BBM di Jambi
Nasim melanjutkan, MinyaKita merupakan program minyak goreng rakyat yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Karena itu, kenaikan harga tidak boleh membebani masyarakat akibat lemahnya pengawasan di lapangan.
“Kalau HET naik tetapi distribusinya tidak diawasi dengan baik, harga di tingkat konsumen bisa melonjak jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan Pemerintah,” ujarnya.
Yang dirugikan, lanjut Nasim, tentu masyarakat kecil yang selama ini mengandalkan MinyaKita sebagai minyak goreng dengan harga terjangkau. Karena itu, aparat penegak hukum, Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah diminta aktif mengawasi rantai distribusi MinyaKita hingga ke tingkat pengecer.
“Praktik penimbunan dan permainan distribusi harus ditindak tegas karena berpotensi menciptakan kelangkaan semu dan memicu lonjakan harga di pasar,” tegas politikus PKB tersebut.
Ia juga meminta Pemerintah tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti menimbun MinyaKita atau memainkan distribusi untuk menjualnya dengan harga lebih tinggi.
“Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Nasim, penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera sekaligus memastikan kebijakan Pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apalagi, MinyaKita merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga tidak boleh dijadikan objek spekulasi oleh segelintir pihak.
Baca juga : DPR Minta Jaminan Distribusi Solar Subsidi Nelayan Kecil
Nasim menyampaikan, saat ini HET MinyaKita berada pada angka Rp15.700 per liter. Namun, di sejumlah daerah harga jual di pasar masih ditemukan jauh di atas HET, bahkan mencapai Rp20 ribu hingga Rp22 ribu per liter.
Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam rantai distribusi yang harus segera dibenahi Pemerintah.
Karena itu, ia menegaskan jangan sampai kenaikan HET justru menjadi alasan bagi oknum tertentu untuk semakin menaikkan harga di pasar.
“Yang harus dijaga adalah ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat,” imbuh politikus asal Jawa Timur tersebut.
Anggota Komisi VI DPR Askweni menambahkan, setiap kebijakan penyesuaian harga harus benar-benar mempertimbangkan daya beli masyarakat. Jangan sampai kebijakan tersebut justru semakin membebani rakyat yang saat ini masih menghadapi berbagai tekanan ekonomi.
Menurutnya, MinyaKita sejak awal dirancang sebagai instrumen negara untuk menjaga keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
“Karena itu, setiap perubahan harga harus dilakukan secara hati-hati dan transparan,” tegas Askweni di Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Baca juga : Masih Sakit Tetap Jalani Sidang, Nadiem Minta Status Penahanan Diganti
Pemerintah, lanjutnya, perlu memastikan rencana kenaikan HET MinyaKita benar-benar didasarkan pada perhitungan yang objektif dan terukur. Jangan sampai kebijakan ini justru menambah beban masyarakat yang selama ini mengandalkan MinyaKita sebagai pilihan minyak goreng terjangkau.
Ia memahami adanya faktor keekonomian berupa dinamika harga bahan baku, termasuk kenaikan harga CPO dan biaya produksi yang menjadi pertimbangan Pemerintah. Namun, negara harus tetap menempatkan perlindungan terhadap konsumen sebagai prioritas utama dan memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat dijangkau.
“Jangan seluruh beban kenaikan biaya produksi akhirnya dialihkan kepada konsumen,” imbuh politikus PKS tersebut.
Selain itu, ia meminta Pemerintah membuka secara transparan dasar perhitungan yang digunakan dalam menentukan HET baru MinyaKita. Transparansi tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus agar masyarakat memahami alasan di balik kebijakan yang memang benar-benar diperlukan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.