RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus menyoroti rencana pemerintah memberikan dana talangan ke PT Garuda Indonesia Tbk. Dia menyatakan, rencana itu dapat dilihat dari beberapa aspek. Di antaranya, apakah pemerintah bermaksud hanya menyelamatkan Garuda dari lilitan utang, atau pemerintah ingin menyelamatkan industri penerbangan nasional.
Deddy menjelaskan, bila maksud pemerintah adalah untuk menyelamatkan Garuda dari utang global sukuk sebesar 500 juta dolar AS yang jatuh tempo di masa pandemi Covid-19, langkah ini tidak melanggar ketentuan listed company. Sebab, pemerintahan adalah pemegang saham mayoritas, sebesar 60,5 persen. Namun, langkah itu juga harus menimbang asas kepatutan.
“Apakah fair pemerintah yang harus menanggung semua beban Garuda Indonesia? Sedangkan pemegang saham lainnya yang secara de facto menguasai 30,5 persen saham Garuda nampak santai seolah tak ada beban,” kata Deddy, dalam pernyataan tertulis, Rabu (20/5).
Baca juga : DPR Ngarep Restrukturisasi Tak Bikin NPL Bank Naik
Wakil rakyat dari dapil Kalimantan Utara tersebut menyampaikan, saham mayoritas Garuda menjadi milik pemerintah. Kemudian, 30,5 persen saham milik CT Group dan sisanya dipegang publik.
Deddy mengungkapkan, saat ini posisi CT Group dalam manajemen Garuda Indonesia sangat kuat. Hal itu dibuktikan dengan adanya perwakilan mereka di dewan komisaris, di direksi, bahkan pemilihan anggota direksi harus dengan konsultasi CT Group. Padahal, pada masa sebelumnya, semua keputusan hanya dilakukan Kementerian BUMN.
“Teringat oleh kita semua bagaimana Kementerian BUMN pada RUPST tahun 2019 mengajukan agenda untuk holding namun dimentahkan CT Group. Sebab, secara aturan diperlukan 75 persen keputusan suara pemegang saham, sedangkan CT Group tidak menyetujui dengan saham sebesar 30,5 persen,” ujar Deddy.
Baca juga : Legislator Sedih Pangan Lokal Dianggap Simbol Kemiskinan
Hal lain yang menarik, kata Deddy, apakah Garuda Indonesia dilihat murni sebagai BUMN atau listed company. Pasalnya, salah satu anggota Dewan Komisaris Garuda perwakilan dari CT Group sudah menduduki jabatan di Dewan Komisaris untuk periode ketiga, atau lebih dari ketentuan yang ditetapkan Kementerian BUMN yakni satu periode.
“Bila memang itu bagian dari kesepakatan antara pemerintah dan CT Group, sudah sepantasnya CT Group juga harus bertanggung jawab atas beban Garuda saat ini. Apalagi kita tahu perwakilan CT Group bahkan sampai di anak, bahkan cucu Garuda Group, seperti Aerowisata Group, GMF, dan Citilink,” ungkap Deddy.
Namun, jika bantuan pemerintah dimaksudkan untuk menyelamatkan industri penerbangan yang kesulitan akibat pandemi Covid-19, langkah ini sudah dilakukan pemerintah negara lain terhadap maskapai penerbangan di negaranya. Dalam catatan Deddy, banyak negara membantu perusahaan penerbangannya dalam bentuk bailout, injeksi modal, maupun dana talangan. Sebagai contoh, SQ mendapat MCB (mandatory convertible bond) dari pemerintah dan Temasek, Delta/American Airline/United Airline juga amendapat bantuan likuiditas dari pemerintahnya.
Baca juga : DPR, KPU dan Tito Segera Bahas Kelanjutan Pilkada
“Sudah pasti bila pendekatan ini digunakan, pemerintah Indonesia tidak mempunyai anggaran yang mencukupi. Ada hal yang menarik untuk diperhatikan, yaitu bagaimana bila Sriwijaya pailit akibat pandemi ini, apakah tagihan BUMN di dalamnya ikut ambyar? Kita tahu tagihan Pertamina, BNI, AP1, AP2, GMF, dan Aerowisata cukup besar di Sriwijaya, lebih dari 200 juta dolar AS. Hal ini juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah,” kata Deddy. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.