DPR Ngarep Restrukturisasi Tak Bikin NPL Bank Naik

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan restrukturisasi kredit di tengah pandemi, diharapkan tak membuat risiko kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) perbankan naik signifikan. Untuk itu, perbankan maupun leasing diminta selektif memberikan keringanan kepada debitor yang benar-benar terdampak Corona alias Covid-19.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR M Amir Uskara, besarnya tuntutan dari dunia usaha memang mendesak akibat terdampak Covid-19. Hal itu membuat pemerintah harus putar otak menyiapkan sejumlah kebijakan yang bisa mengakomodir kebutuhan tersebut.

Sementara, waktu untuk menyiapkan perangkat aturannya sangatlah singkat. "Saya pikir ini menjadi salah satu penyebab, sektor jasa keuangan agak kesulitan merestrukturisasi kredit, karena bank biasa memberikan restrukturisasi dalam kondisi normal bukan seperti saat ini," ucapnya dalam diskusi virtual bertajuk Restrukturisasi Kredit di Masa Pandemi Covid-19, di Jakarta, Selasa (19/5).

Baca juga : Legislator Sedih Pangan Lokal Dianggap Simbol Kemiskinan

Ia bilang, kebijakan yang diiniasi Presiden Jokowi itu memang termasuk kebijakan darurat, sehingga OJK dan sektor jasa keuangan dituntut bekerja cepat menyiapkan perangkat regulasinya, agar tidak keburu memicu kenaikan NPL yang makin tidak terkendali. 

Bank maupun leasing, dituntut harus selektif terutama dalam menganalisa, memilih dan memutuskan debitor yang benar-benar layak mendapat relaksasi karena usahanya terdampak Covid-19.

"Melalui regulasi yang jelas, bank dan leasing bisa membedakan debitur mana yang layak diselamatkan, dan mana yang memang sudah bermasalah, tetapi mencoba mengambil keuntungan dari situasi saat ini," imbuhnya.

Baca juga : DPR, KPU dan Tito Segera Bahas Kelanjutan Pilkada

Salah satu bank yang menurut Amir dinilai lebih sigap merestrukturisasi kredit debitornya yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Hingga kuartal I-2020, bank khusus kredit wong cilik ini paling banyak melakukan restrukturisasi. Jumlahnya hingga kuartal I-2020 mencapai sekitar Rp 101 triliun kepada sekitar 1,4 juta debitornya terutama UMKM.

Namun di satu sisi, NPL BRI malah sedikit naik ke level 3 persen, sekalipun masih aman karena di bawah batas  ambang maksimal yang ditetapkan regulator sebesar 5 persen.

Berdasarkan hasil evaluasi Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) pada April 2020, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada Maret 2020 sudah sedikit menurun namun masih cukup tinggi. Pada Maret 2020, CAR tercatat sebesar 21,72 persen dibandingkan Desember 2019 sebesar  23,31 persen. Namun NPL gross sedikit meningkat meski masih terjaga di 2,77 persen dibanding Desember 2019 di level 2,53 persen.

Baca juga : Gotong Royong Kunci Penyelesaian Pandemi Corona

“Saya belum melihat dampak dari restrukturisasi selama Pandemi ini di bank-bank lain karena belum menyampaikan laporan kinerja kuartal I-2020,” kata Amir.

Ia juga menyoroti minimnya sosialisasi terkait restrukturisasi di daerah yang dia terima, banyak pelaku usaha yang belum terinformasi sama sekali. Mereka hanya mendengar imbauan Presiden di media, tetapi tidak tahu ada aturan dari OJK dan bank atau perusahaan leasing yang memungkinkan mengajukan relaksasi jika usahanya terdampak Covid-19.

Politisi asal Gowa, Makassar itu berharap, agar OJK dan sektor jasa keuangan terbuka menyampaikan ke publik khususnya ke debitor, kriteria yang layak untuk mendapat keringanan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan demi kelangsungan usaha debitor. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.