RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR, Evita Nursanty menyayangkan, pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PsBB) di masa transisi tanpa dibarengi dengan penegakan aturan yang ketat.
Dia menyindir kebijakan pelonggaran PSBB oleh berbagai pemerintah daerah terutama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menurutnya sudah kebablasan. Telah terjadi pelonggaran protap Covid-19 sehingga dikhawatirkan bakal memicu lonjakan baru pasien positif.
“Pelonggaran PSBB atau PSBB transisi atau apapun istilahnya saat ini sudah kebablasan. Banyak masyarakat yang tidak pakai masker, banyak yang keluyuran tanpa memperhatikan social distancing. saya benar-benar khawatir ini akan membuat korban Covid-19 bertambah lagi,” ucap Evita dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin.
Baca juga : Elite DPR Pengen Demokrasi Naik Kelas, Tolak Perpecahan
Evita mengingatkan, pelonggaran PSBB oleh pemerintah daerah harusnya dijalankan dengan penegakan aturan protokol kesehatan yang ketat dengan melibatkan para pemangku kebijakan termasuk TNI dan Polri sebagaimana diinginkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. sayangnya, yang terjadi malah masyarakat terkesan dibiarkan begitu saja.
“Mana penegakan hukum yang katanya diberlakukan denda Rp 250 ribu bagi yang tidak mengenakan masker. Kemudian siapa yang melakukan penindakan di lapangan. saya kira wajar saja kalau kemudian masyarakat tidak takut lagi, karena dia pikir sudah aman, padahal ini transisi ke The New Normal, bukan berarti virusnya sudah tidak ada,” tegasnya.
Evita bertanya-tanya apakah pemerintah daerah dengan semua fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan sudah siap jika kemudian pasien Covid- 19 tiba-tiba kembali melonjak karena pelonggaran PSBb. Menurutnya, apapun persiapan menuju The New Normal, mestinya dipersiapkan dengan penegakan hukum, bukan dibiarkan begitu saja.
Baca juga : Rapsel Ali: Pertamina Harus Jadi Perusahaan Migas Kelas Dunia
Politisi PDIP ini lalu membeberkan angka statistik yang dicatat Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang menyebutkan jumlah positif Covid-19 mengalami jumlah harian tertinggi pada 9 Juni 2020 dengan 239 positif, kemudian pada 10 Juni sebanyak 147 orang dan 11 Juni 129 orang. sebelumnya angka tertinggi tercatat 16 April 2020 sebanyak 223 orang.
Angka ini, menurutnya, cukup mencemaskan termasuk bagi kalangan pebisnis yang khawatir masih tingginya penderita Covid-19 di berbagai wilayah terutama ibu kota akan menyebabkan bisnis mereka kembali tutup. Sekarang, upaya implementasi kebijakan The New Normal, bolanya ada di pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum.
“Sekali lagi disiplin itu harus ditegakkan. sanksinya diberikan, jangan nanti merasa benar sendiri padahal belum melakukan penegakan disiplin,” tambah dia. [KAL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.