RM.id Rakyat Merdeka - Elite politik tidak boleh diam saja saat ada anak buah atau pendukungnya menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Elite politik harus turun tangan untuk mengatasinya. Sebab, hoaks tersebut sangat berbahaya. Jika dibiarkan, penyebaran hoaks bisa mengganggu pelaksanaan Pemilu 2019.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mencatat, banyak sekali hoaks yang diproduksi pendukung dan simpatisan elite. Mulai dari isu 25 juta pemilih ganda di DPT sampai tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos.
“Kini malah berkembang isu lain yang semakin mengganggu akal sehat publik. Menyamakan Pilpres 2019 dengan perang badar dan penyebaran isu bahwa jika Presiden Jokowi memenangkan Pilpres 2019 tidak ada lagi suara adzan, tidak ada lagi yang memakai jilbab, dan LGBT dilegalkan. Itu semua tak lebih dari kabar bohong yang harus disudahi,” ucap politisi yang akrab disapa Bamsoet ini usai melantik ribuan kader dan saksi TPS tim pemenangannya di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, kemarin.
Baca juga : Bupati Lebak Ajak Warga Jaga Kebersihan Lingkungan
Bamsoet memastikan, tidak pernah ada pembahasan di internal Pemerintah untuk melarang adzan, melarang pemakaian jilbab, apalagi melegalkan LGBT. Presiden Jokowi juga mempunyai keluarga yang taat beribadah dan harmonis. Tidak mungkin Presiden Jokowi sampai mengizinkan LGBT atau melarang azan dan pemakaian jilbab.
“Sebagai Ketua DPR, saya akan maju melawan paling depan jika ada yang melarang azan, melarang pakai jilbab, dan melegalkan LGBT. Jabatan saya taruhannya. Saya akan mundur dari posisi Ketua DPR jika memang LGBT dilegalkan, azan serta pemakaian jilbab dilarang,” janjinya.
Dia tidak ingin hoaks seperti ini terus berlanjut. Makanya, dia mengajak seluruh tim pemenangan capres-cawapres, caleg, partai politik, maupun relawan, menahan diri. Jangan menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian.
Baca juga : Ketua KPK: Pemberantasan Korupsi Juga Tanggung Jawab Presiden
Untuk melakukan hal itu, tambahnya, perlu evaluasi besar-besaran di tubuh masing-masing internal capres-cawapres, caleg, dan partai politik. Semuanya harus melihat kembali sejauh mana cara-cara yang dijalankan dalam memenangi Pemilu 2019 membawa kebaikan, dan sejauh mana membawa kemudharatan.
“Elite politik punya tanggung jawab moral dalam menjaga sikap dan perilaku para pendukungnya. Saat para pendukung sudah keluar batas, elite politik jangan pura-pura tidak tahu, atau bahkan diam-diam malah mendukung. Dalam ajaran agama apa pun, fitnah adalah perbuatan keji dan tidak dibenarkan,” terang Bamsoet.
Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini tidak ingin Indonesia rusak dan menjadi ladang subur tumbuhnya hoaks. Teror terhadap demokrasi yang sengaja dibuat pihak tertentu untuk menakut-nakuti masyarakat harus diberantas sampai ke akarnya. Sehingga tidak lagi membuat bingung, apalagi sampai mengadu domba dan memecah belah masyarakat.
Baca juga : Prancis Makin Mencekam
“Teror hoaks dan ujaran kebencian yang dilancarkan secara terstruktur, sistematik, dan masif harus kita lawan bersama. Kuncinya, cek kebenaran setiap informasi yang didapat. Jangan mudah percaya, apalagi terhasut. Tak kalah penting, tegakkan hukum agar ada efek jera. Dengan demikian, kita bisa sudahi cara-cara kampanye yang merusak ini secepat mungkin” pungkas Bamsoet. [ONI]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.