RM.id Rakyat Merdeka - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan bagian dari demokrasi untuk mencari pemimpin yang terbaik untuk daerah. Namun sayang, seringkali Pilkada malah menghasilkan pemimpin bermasalah. Hal itu antara lain terjadi karena pada saat pemilihan calon kepala daerah memainkan politik uang.
Pandangan itu disampaikan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid (Gus Jazil) dalam Halaqoh Kiai Muda MDS Rijatul Ansor Pandeglang dan Temu Tokoh Kebangsaan di Pondok Hufadz Manba'ul Qur'an, Labuan, Pandeglang, Kamis (8/10).
Menurutnya, demokrasi seharusnya menjadi alat mempercepat menuju kesejahteraan, bukan malah menjadi ganjalan. "Tapi kesalahan memilih pemimpin itu bukan karena demokrasinya yang salah, tetapi ekses sampingnya," kata Gus Jazil.
Gus Jazil menilai, demokrasi yang masih diwarnai transaksional karena masyarakat masih belum cerdas dan belum sejahtera, sehingga mudah terpengaruh politik uang.
Kondisi itu sebenarnya, lanjut Gus Jazil, sangat disayangkan. Karena, proses demokrasi di Indonesia cukup mahal. Misalnya, untuk menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten Pandeglang, membutuhkan dana sekitar Rp 56 miliar.
Baca juga : Mau Perangi Covid? Yuk Kuatkan Peran Keluarga
"Demokrasi kita kadang-kadang dibajak dengan transaksional. Sudah repot-repot memilih bupati, hasilnya cuma seperti pasar malam. Ini menjadi keprihatinan kita semua," tandasnya.
Karena itu, Gus Jazil mengajak kiai-kiai muda Nahdlatul Ulama yang menghadiri halaqah ini untuk menghindari transaksional dalam pemilihan kepala daerah.
"Di NU janganlah ada transaksional. Demokrasi dan permusyawaratan melalui Pilkada tidak bertentangan dengan Al Qur'an. Yang bertentangan adalah kegiatan-kegiatan dalam Pilkada yang sifatnya curang," tegas politikus PKB ini.
Sebelumnya, dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada pemuda Ansor Kabupaten Pandeglang, Gus Jazil juga memaparkan tentang keterkaitan demokrasi dan permusyawaratan melalui Pilkada.
Dia menilai, banyak kalangan, termasuk NU dan Ansor yang belum memahami hakikat demokrasi dan permusyawaratan.
Baca juga : Rerie Ajak Penyintas Kanker Saling Dukung
Gus Jazil menjelaskan, satu sila dalam Pancasila yang juga amat penting dalam kehidupan berpolitik yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Menurutnya, kata demokrasi memang tidak ada dalam Al Qur'an. Tetapi kata "permusyawaratan" atau musyawarah ada dalam Al Qur'an.
"Apa sesungguhnya demokrasi? Demokrasi pada dasarnya adalah permusyawaratan. Pilkada merupakan bagian dari demokrasi, juga bagian dari permusyawaratan untuk memilih pemimpin yang terbaik. Itu namanya demokrasi," jelasnya.
Gus Jazil menambahkan, memilih pemimpin dengan permusyawaratan melalui Pilkada akan dipertanggungjawabkan melalui sila pertama, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.
"Jadi kita memilih dipertanggungjawabkan kepada Tuhan," tuturnya.
Baca juga : WNI dan Warga Rusia Peringati Hari Batik Nasional
Karena itu, lanjut Gus Jazil, tidak ada satu pun nilai-nilai Empat Pilar MPR yang bertentangan dengan Al Qur'an.
"Biasanya praktik di lapangan yang menyeleweng. Sama seperti orang yang mengaku Islam dan muslim tapi perilakunya masih belum sesuai dengan ajaran Islam," katanya.
Gus Jazil menegaskan semua warga negara tidak terkecuali harus memahami Empat Pilar MPR.
"Semua warga negara termasuk calon pemimpin, calon gubernur, calon bupati harus mengerti Empat Pilar itu. Empat Pilar adalah warisan para kiai dan alim ulama. Dalam NU, hubbul wathon minal iman adalah bagian dari Empat Pilar. Gerakan pemuda Ansor adalah benteng Pancasila dan benteng NKRI," pungkasnya. QAR
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.