Sebelumnya
“Ke depan, semakin langka ada daerah yang masih dikuasai kekuatan ‘mafioso politik’ yang bisa merekayasa hasil Pemilu,” tukasnya.
Namun, apabila masih ditemukan daerah seperti itu, maka pelibatan TNI, Polri dan pemantau independen bisa menjadi solusi, guna menjaga suara rakyat hingga beragam intervensi maupun intimidasi.
Baca juga : HUT Ke-2, Bamsoet Dorong GERAK BS Terus Tebar Manfaat Bagi Masyarakat
Sebelumnya, Ketua KPU, Ilham Saputra menilai e-voting belum diperlukan pada Pemilu 2024. Menurutnya, hal yang perlu menjadi perhatian bukan tahap pemungutan suara, seperti cara memilih berbasis elektronik, melainkan rekapitulasi suara.
“Ini yang rentan manipulasi, kecurangan, dan persoalan-persoalan yang nanti akan (berpotensi) ke ranah hukum,” kata Ilham, dalam diskusi yang digelar KPU, belum lama ini.
Baca juga : Terhalang Lumpur Merapi, Jembatan Di Lumanjang Masih Sulit Diperbaiki
Pernyataan itu diamini Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi Universitas, Andalas Feri Amsari. Dia bilang, e-voting bukan pilihan yang tepat untuk kepemiluan Indonesia. Justru, berpotensi besar terjadi kecurangan karena minim pengawasan.
“Begitu sekali curang, publik akan sulit mengawasi, orang kemudian sulit mendeteksinya,” ujar Feri.
Baca juga : Jaring Caleg, Partai Perindo Buka Konvensi Rakyat Berbasis Digital
Untuk diketahui, gagasan menggunakan teknologi informasi pada Pemilu menguat usai kematian lebih dari 800 orang petugas Pemilu 2019. Kematian para petugas diduga karena faktor beban kerja dan kelelahan yang luar biasa dari pemilu serentak. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.