RM.id Rakyat Merdeka - Di penghujung tahun 2021 ini, menjadi penting dan relevan bagi kita untuk merefleksikan kembali perjalanan demokrasi. Tahun ini kita awali dengan semangat kebersamaan sesama anak bangsa, untuk saling bahu membahu agar negara bangkit dari pandemi Covid-19.
Di satu sisi, kondisi itu menuntut para aktor demokrasi, baik yang berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, untuk bersatu padu dan saling menguatkan guna menyelamatkan nyawa rakyat dan ekonomi negara yang tertekan akibat resesi.
Di sisi lain, pandemi juga mendorong terciptanya resesi demokrasi. Sebagaimana telah diantisipasi oleh Transparency International (2020), yang kemudian dikonfirmasi oleh laporan Freedom House (2020) dan Economist Intelligence Unit (2021), bahwa pandemi tidak hanya berdampak pada kesehatan global, tetapi juga berimplikasi pada merosotnya kualitas demokrasi dunia. Termasuk, Indonesia.
Baca juga : Ini Tantangan Labuan Bajo Jadi Destinasi Wisata Super Premium
Bahkan dalam laporan terakhir Economist Intelligence Unit, tren penurunan kualitas demokrasi telah membuat Indonesia dimasukkan dalam kategori “flawed democracies” atau negara demokrasi yang cacat. Hal itu ditandai oleh sejumlah indikator penting, khususnya terkait variabel kebebasan sipil dan kultur politik.
Praktik eksploitasi politik identitas seolah terjaga dan semakin bersenyawa dengan realitas digital democracy yang memfasilitasi hadirnya fenomena buzzer, para benalu demokrasi, yang menguatkan ancaman post-truth politics.
Di saat yang sama, pandemi juga dipandang memfasilitasi terjadinya resentralisasi kekuasaan yang semula ditujukan untuk mengefektifkan pengambilan kebijakan publik, namun seringkali dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan ekonomi-politik predatorik.
Baca juga : 5 Cara Sederhana Tingkatkan Kebiasaan Gaya Hidup Sehat
Hadirnya kekuatan predatorik yang memanfaatkan melemahnya pilar-pilar demokrasi di tahun 2021 ini juga sangat dirasakan oleh Partai Demokrat. Di tahun ini, Demokrat menjadi korban praktik politik kotor yang menabrak etika politik dan menghina norma demokrasi yang bermoral dan berkeadaban.
Munculnya upaya pengambilalihan kepemimpinan partai secara ilegal dan inkonstitusional, yang dilakukan oleh oknum yang sampai saat ini masih berada di kekuasaan, merupakan insiden dan pelajaran penting yang selamanya akan tercatat dalam sejarah perkembangan demokrasi Indonesia modern.
Oknum itu tidak malu-malu menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang dimilikinya, untuk menjalankan politik fitnah, menjual harapan kosong lewat kebohongan akan janji-janji uang dan jabatan, menyiapkan tim buzzer untuk memanipulasi kebenaran di ruang digital, hingga klaim memiliki “restu intervensi” kekuasaan.
Baca juga : Naik Meja Operasi, Bek Persija Ini Bakal Absen Setahun
Dalam ruang demokrasi Indonesia yang kian matang dan terbuka ini, operasi politik keji semacam itu disiapkan dengan sadar, oleh mereka yang berpendidikan tinggi, yang semestinya tahu tata cara dan etika demokrasi, paham konstitusi, undang-undang, dan pranata hukum yang didasarkan pada nilai-nilai moral, kebenaran dan keadilan.
Bahkan, kebohongan dan manipulasi kebenaran itu terus mereka perjuangkan hingga titik darah penghabisan. Tampak betul mereka meyakini strategi post-truth politics, dimana kebohongan yang terus diulang-ulang akan menjelma menjadi kebenaran baru (Fettes, 2020; Farkas dan Schou, 2020).
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.