Sebelumnya
Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, sejumlah harga sembako memang masih tinggi. Seperti minyak goreng curah yang masih ada di posisi Rp 18 ribu per liter, telur ayam Rp 29.900 per kilogram, dan cabe rawit merah Rp 73.800 per kilogram.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, kenaikan harga sembako ini memang sangat memberatkan rakyat. Apalagi kenaikannya berbarengan dengan kenaikan tarif energi. Sehingga tantangannya lebih kompleks.
Baca juga : Stabilkan Harga Minyak Goreng, Pemerintah Genjot Operasi Pasar
Lalu, bagaimana solusinya? Menurut Bhima, untuk persoalan minyak goreng, tak jauh beda dengan batubara. Pemerintah harus memprioritaskan pasokan dalam negeri (Domestik Market Obligation/DMO). "Kebijakan DMO di CPO (crude palm oil) misalnya, dapat menurunkan harga minyak goreng apabila segera diterapkan," ulas Bhima.
Kenaikan harga kebutuhan pokok, sambung Bhima, tentu memiliki dampak negatif, khususnya bagi kelompok masyarakat menengah bawah. Misalnya, kenaikan harga pangan di Desember 2021 terbukti menurunkan indeks keyakinan konsumen dari 118,5 ke 118,3. Ada korelasi antara naiknya harga kebutuhan pokok dengan turunnya kepercayaan masyarakat melakukan aktivitas belanja. Padahal, konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi hingga 58 persen dari total pendapatan domestik bruto (PDB).
Baca juga : Kementan Dorong Bawang Putih Lokal Masuk Pasar Konsumsi
Dari sisi politik, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, kritikan Mega ini bersifat politis. Tidak benar-benar ditujukan ke Jokowi, maupun kader PDIP di pemerintahan.
Dedi menganggap, Mega bermain aman dengan mengkritik masalah pangan. Mengingat, tidak ada kader PDIP yang mendapat tugas ngurusi masalah pangan. Artinya, memang murni untuk mengerek popularitas.
Baca juga : Mendag: Hasil Panen Petani Jadi Prioritas
"Sembako adalah hal pokok dan sangat dekat dengan masyarakat. Tentu pilihan kritik pada tema ini terorientasi pada popularitas dan elektabilitas. Meskipun publik sadar bahwa keputusan-keputusan pemerintah ada di bawah kendali PDIP melalui Presiden yang merupakan kader mereka," terangnya. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.