Dewan Pers

Dark/Light Mode

Soal Formula E Yang Digoreng Lawan

Anies Sebar Dokumen “Katanya Vs Faktanya”

Kamis, 30 September 2021 07:40 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara/M Risyal Hidayat)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara/M Risyal Hidayat)

RM.id  Rakyat Merdeka - Gelaran balap Formula Edi Ibu kota terus digoreng lawan politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menanggapi manuver tersebut, Anies tak tinggal diam. Kemarin, anak buah Anies menyebar dokumen yang diberi judul: “Katanya vs Faktanya”. Isi dokumen itu meluruskan berbagai info yang simpang siur mengenai balapan mobil listrik itu.

Dokumen soal Formula Eitu dirilis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemprov DKI Jakarta, kemarin. Atau sehari setelah drama rapat paripurna soal interpelasi Formula E gagal digelar oleh DPRD DKI lantaran tak memenuhi kuorum. Dari 105 anggota DPRD DKI hanya 27 anggota yang hadir rapat. 27 anggota itu berasal dari dua fraksi yaitu PDIP dan PSI. Sementara tujuh fraksi lainnya menolak hadir.

Apa isi dokumen “Katanya Vs Faktanya” terkait Formula Eitu? Total, ada 12 poin pernyataan soal Formula E yang dijawab Pemprov DKI. Lima di antaranya menjawab berbagai tuduhan yang selalu dipakai lawan politik Anies.

Berita Terkait : Simpang Siur Formula E, Ini Katanya Dan Faktanya Versi Pemprov DKI

Poin pertama, katanya Formula E merupakan pemborosan APBD. Menurut dokumen itu, faktanya, hampir semua event dunia; Asian Games, Olimpiade, Formula 1, MotoGP, Formula E membutuhkan dana dari pemerintah; termasuk Asian Games 2018 dan MotoGP Mandalika Maret 2022.

Menurut Pemprov DKI, Asian Games 2018, MotoGP Mandalika Maret 2022 dan Formula E Juni 2022 bukan pemborosan APBN/APBD. Kenapa? karena memberikan manfaat ekonomi dan reputasional yang luar biasa bagi Indonesia.

“Manfaat ekonomi didapatkan dari stimulus ekonomi dan multiplier efek yang ditimbulkan. Sedangkan Manfaat reputasional menjadikan citra Indonesia dan Jakarta yang semakin baik di dunia, sehingga bisa menstimulus turisme dan investasi,” tulis dokumen tersebut.

Berita Terkait : Sambangi Pasien Isoman, Gubernur Jabar Berikan Obat Gratis Dan Vitamin

Poin kedua menjawab, katanya Formula E hanya untung jika dilaksanakan 5 tahun. Faktanya, investasi infrastruktur jadi optimal jika infrastruktur itu dimanfaatkan bukan hanya untuk satu kali penyelenggaraan.

Justru merugikan jika formula E hanya dilaksanakan sekali. Pasalnya biaya infrastruktur balapan yang merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar menjadi tidak termanfaatkan beberapa kali.

“Akibat pandemi, dilakukan review ulang atas semua kerja sama Formula E di semua kota. Hasilnya, periode pelaksanaan disesuaikan tiga tahun, yaitu 2022, 2023 dan 2024. Tiga tahun merupakan waktu yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dan dampak ekonomi,” ujar dokumen itu.

Berita Terkait : Anies Keras Ke Luar Keras Juga Ke Dalam

Poin ketiga, katanya commitment fee Rp 2,3 triliun dan biaya pelaksanaan Rp 4,4 triliun. Faktanya, commitment fee adalah Rp 560 Miliar dan bukan hanya untuk tahun pertama, tapi untuk semua tahun penyelenggaraan. Pembiayaan berasal dari APBD 2019 sebelum adanya pandemi 2020. Kegiatan Formula E ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan menjadi Perda No 7 Tahun 2019.
 Selanjutnya