RM.id Rakyat Merdeka - Wacana tiga periode masa jabatan presiden menurunkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Jokowi.
Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan, Mochtar Mohamad saat menghadiri Deklarasi Dukungan Masyarakat Papua Barat untuk pasangan Ganjar-Puan sebagai capres dan cawapres 2024 yang digelar di Hotel Aston Manokrawi, Papua Barat, Jumat (1/4).
Baca juga : Warga Papua Total Dukung Ganjar Puan Di Pilpres 2024
Dalam sambutannya, politis senior PDI Perjuangan ini menyoroti kinerja para pembantun Presiden. Ia mengaku heran kepada para pembantu Presiden, karena bukannya mengurusi pengangguran dengan membuka lapangan kerja, masalah sembako mahal, tapi malah mengumpulkan kepala desa untuk dukungan tiga periode," kritik Mochtar.
Bahkan, menurut survei Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC), dalam tiga bulan terakhir, ada lonjakan sentimen negatif atas kinerja Pemerintah dalam mengatasi harga-harga kebutuhan pokok, dari 27 persen pada Desember 2021, menjadi 41 persen pada Maret 2022.
Baca juga : Paloh-AHY Satukan Hati Tolak Penundaan Pemilu
Penilaian atas kinerja Pemerintah ini, bahkan terburuk dalam tiga tahun terakhir. "Ini bisa jadi mengarah ke skandal politik dan mengancam kredibilitas Pemerintah. Bahkan, aroma '98 bisa saja terulang oleh ulah kabinet yang banyak melakukan manuver politik di luar Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," kata Mochtar.
Ditambahkan M2, sapaan akrab Mochtar Mohamad, asal Pemerintahan Jokowi sampai 1 Agustus 2024 dan dimulainya tahapan Pemilu 2024 tidak aneh-aneh, bisa saja pada Agustus survei Pilpres Ganjar dan Puan di antara pesaingnya, bisa selisih dua digit. Begitu juga PDI Perjuangan, akan menembus suara di atas 30 persen, bisa selisih 2 digit dari pesaing di bawahnya. "Bahkan Ganjar - Puan pada simulasi tiga namanya bisa nembus angka 40 persen," imbuhnya.
M2 menegaskan, pengaruh isu penundaan Pemilu dan tiga periode menurunkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Jokowi, dari 71,7 persen turun menjadi 64,6 persen, pada survei SMRC 13 hingga 20 Maret 2024," pungkasnya.
Baca juga : Deklarasi, Eks Warga Timtim Sebut Ganjar-Puan Layak Pimpin Indonesia
Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPD LGP Papua Barat, Dominggus Mandacan, didampingi Sekretaris DPD Papua Barat, dr Rosaline Irene Rumaseuw dan Pengurus DPD serta DPC / Kota se-Papua Barat. [MFA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.