RM.id Rakyat Merdeka - Politisi PDIP Arteria Dahlan berharap masyarakat semakin cerdas dan tidak termakan isu PKI yang biasanya ‘ulang tahun’ di bulan September. Diakuinya, isu ini bisa membuat orang dibusukkan. Bahkan mati secara politik.
“Saya ingin mengimbau, kita semua berhenti menyebarkan berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian, terlebih dengan memainkan isu PKI, isu agama maupun isu SARA,” ujar Arteria kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Seperti diketahui, Arteria merupakan politisi PDIP paling terkini yang diserang isu PKI. Sebelumnya, ada Rieke Dyah Pitaloka, Eva Kusuma Sundari, bahkan Presiden Jokowi juga pernah diserang isu soal itu. Kasus Arteria masih hangat. Dia disebut keturunan PKI, cucunya tokoh PKI Sumatera Barat (Sumbar), Buchtaruddin.
Baca juga : Ibu Kota dan Keberpihakan
Ihwal kasus ini, Arteria mencoba bersabar. Menahan diri dan meminta pihak keluarga tidak mengambil jalur hukum. Dia berharap yang memfitnah dirinya meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa perbuatan dan informasi yang mereka sebarkan tidak benar. “Keluarga memang masih berat dan meminta untuk tetap dilakukan upaya hukum, tapi saya berpikir lain,” ungkapnya.
Arteria merasa beruntung saat ini menjadi anggota DPR yang memiliki ruang untuk mengungkapkan fakta, bahwa isu PKI itu tidak benar disematkan kepadanya. Namun, dia merasa kasihan jika isu itu menimpa orang biasa, tidak memiliki akses dan kekuasaan untuk membela diri. “Banyak orang terzalimi dengan fitnah keji seperti itu, yang pada akhirnya dibusukkan karakternya sehingga mati secara politik,” ungkapnya.
Anggota Komisi III DPR ini juga berharap tidak ada lagi kader-kader PDIP yang diserempetkan dengan isu-isu PKI. Dia memastikan, partainya bersih dari organisasi terlarang itu. Pasalnya, isu ini kerap ‘dimainkan’ di bulan September. Di bulan inilah terjadi G30S/PKI.
Baca juga : Senator Ini Siap Berdebat Soal Isi RUU Cipta Kerja
“Semoga permasalahan terkait politik identitas juga pengulangan atas isu-isu rutin tahunan seperti PKI di bulan September yang selalu menyerempet PDIP dapat segera dihentikan,” harapnya.
Sebagai anggota Badan Sosialisasi MPR, Arteria menyebut dirinya memiliki kewajiban politik untuk memastikan bahwa isu-isu terkait politik identitas harus segera diantisipasi dan dicermati mendalam. Karena, selain mengusik rasa kerukunan di tengah kebhinnekaan, juga berpotensi menyerang keutuhan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Alhamdulillah setelah reformasi, kita punya TAP MPR Nomor 1 Tahun 1998, semuanya sudah diatur secara tegas dan berkepastian hukum. Sudah saatnya berpikir waras, tunjukkan soliditas semangat kesetiakawanan untuk melawan krisis global di tengah pandemi Covid-19, jangan kita terbelenggu dengan menghalalkan segala cara sekadar mendapatkan kekuasaan sesaat,” pungkasnya. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.