Sebelumnya
Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin berpendapat, Jokowi tak perlu PKS dan Demokrat. Sebab, tanpa dua partai itu pun, koalisi pemerintah sudah sangat besar dan bisa melakukan apa saja.
"Demokrat dan PKS tak akan diajak. Walaupun diajak, hanya sekadar basa-basi," ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Dari partai koalisi, sebenarnya tidak masalah dengan Demokrat dan PKS. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno menerangkan, selama ini pihaknya menjalin komunikasi dengan semua partai. Termasuk dengan Demokrat dan PKS.
Komunikasi juga dilakukan dalam wacana amandemen UUD 1945. "Kami terus berkomunikasi. Dalam forum-forum MPR, kami berdiskusi dengan tenang dan mendalam," ucapnya, saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.
Hal senada disampaikan Ketua DPP PKB Daniel Johan. Dia memastikan, partai koalisi selalu mengajak bicara PKS dan Demokrat dalam setiap kebijakan yang diambil. Termasuk wacana amandemen UUD 1945. "Pasti dong (diajak). Kan mekanisme MPR tidak mungkin tidak melibatkan," ucapnya.
Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani menambahkan, komunikasi merupakan proses terbaik sebelum menentukan putusan. Makanya, parpol koalisi pun selalu melakukan komunikasi dengan parpol-parpol di luar pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
"Sikap fraksi-fraksi sebagai kepanjangan tangan masing-masing parpol tentu akan berusaha mencari kompromi terbaik. Tidak akan ada istilah meninggalkan dan ditinggalkan," ucapnya. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.