RM.id Rakyat Merdeka - KPU mengakui, Pemilu 2024 adalah salah satu pemilu yang paling berat dan rumit di dunia. Pada pesta demokrasi lima tahunan itu, rakyat mencoblos lima kertas suara yaitu memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD. Kerumitan ini yang membuat beban kerja penyelenggara di lapangan berkali-kali lipat.
Mengantisipasi persoalan ini, KPU melakukan sejumlah evaluasi dan antisipasi. Agar kejadian pada Pemilu 2019 yang menyebabkan jatuhnya ratusan korban, tidak terulang lagi.
Hal tersebut disampaikan Deputi Teknis KPU Eberta Kawima dalam dialog OTW Nyoblos bertema “Pemilu di Tengah Gejolak Ekonomi dan Politik Dunia”, dalam rangkaian peluncuran RM Koran Pemilu, di Kantor Rakyat Merdeka, Gedung Graha Pena, Jakarta, kemarin. Dialog ini juga dihadiri Anggota DKPP J Kristiadi dan Tenaga Ahli Ketua Bawaslu, Dayanto.
Eberta menyampaikan, pemilu di Indonesia memang paling rumit dan pelik di dunia. Meski begitu, Indonesia cukup bangga, karena sebagai bangsa yang besar pemilu tidak menimbulkan konflik yang menimbulkan pertumpahan darah.
Baca juga : Plate Di Ujung Tanduk
Eberta memaparkan, KPU melakukan sejumlah upaya untuk mencegah terjadinya korban seperti yang terjadi pada Pemilu 2019. Saat itu, korban KPPS meninggal mencapai 800 orang dan sakit hingga 5 ribu akibat kelelahan. Menurut dia, pada 2014 juga sudah ada korban. Begitu juga pada Pilkada 2020. Namun, saat itu jumlah korban tidak banyak seperti pada Pemilu 2019.
Menurut dia, penyebab banyaknya korban pada Pemilu 2019 karena faktor kekalahan. Sebagai gambaran singkat, rakyat mencoblos 5 kertas suara yaitu memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.
Dalam satu TPS, ada daftar sekitar 100 caleg. Untuk DPD saja. misalnya di Jawa Barat, ada 50 calon anggota. Jadi, setelah pencoblosan, ada 100 berkas yang harus disalin dalam berita acara perhitungan atau C1. Hal inilah yang kemudian membuat banyak KPPS kelelahan dan akhirnya meninggal.
Untuk mencegah jatuhnya korban di Pemilu 2024, KPU melakukan sejumlah upaya. Misalnya mengurangi jumlah pemilih dari 500 pemilih per TPS menjadi 300. KPU juga melakukan pengetatan dalam rekruitmen panitia. Panitia yang direkrut berusia 55 tahun ke bawah. Untuk perhitungan suara, KPU mendorong penggunaan teknologi informasi melalui Situng dan Sirekap. "Mudah-mudahan tidak ada lagi jatuh korban," ujarnya.
Baca juga : Menko Polhukam: Indonesia-Australia Sepakat Perangi Disinformasi
Eberta menyampaikan, sampai saat ini, tahapan pemilu berjalan lancar. Tidak ada halangan yang berarti. KPU terus melakukan tahapan pemilu seperti rekrutmen panitia, pemutakhiran data pemilih, dan terus melakukan sosialisasi ke kelompok pemilih sesuai dengan usia untuk meningkatkan angka partisipasi.
Soal anggaran, KPU mengakui memang anggaran yang diusulkan KPU belum semua cair. Pada 2022, KPU mengusulkan Rp 8 triliun. Namun, yang cair Rp 3,5 triliun. "Masih kurang cukup banyak," ujarnya.
Terakhir, Eberta menjelaskan soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terhadap gugatan Partai Prima. Dalam putusannya, PN Jakpus memerintahkan KPU menghentikan tahapan pemilu. Soal ini, KPU menyatakan pihaknya melakukan upaya hukum banding.
"Memori banding sudah sampaikan. Nanti kita tunggu sidang mulai. Kami ikuti terus hasilnya," kata Eberta.
Baca juga : Hadiri Solo Indonesia Culinary Festival, Syarief Hasan Dukung UMKM Lokal
Andaikan hasil banding sama dengan putusan PN Jakpus, KPU akan melakukan upaya hukum lanjutan, agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal. "Kami merasa sudah melakukan hal yang benar. Sesuai aturan," pungkasnya.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.