RM.id Rakyat Merdeka - Menko Polhukam Mahfud MD sedang punya banyak pekerjaan yang harus diurus. Namun, hal tersebut justru membawa hikmah bagi Mahfud. Pekerjaan-pekerjaan ini membuat Mahfud punya banyak panggung. Dia tak pernah absen dari pemberitaan, yang membuat elektabilitasnya sebagai kandidat Cawapres tetap terjaga.
Pekerjaan Mahfud tersebut mulai dari mengurusi masalah transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pungli alias pungutan liar di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jadi penengah masalah utang bos jalan tol Jusuf Hamka dengan Kemenkeu, sampai ngurusin Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dari semua urusan ini, pernyataan Mahfud selalu menjadi rujukan publik.
Yang paling anyar, Mahfud bicara masalah TPPO yang berhasil dibongkar Kepolisian, setelah ditemukannya rumah penampungan korban di Bekasi. Bisnis penjualan organ tubuh manusia, khususnya ginjal, ini diduga melibatkan jaringan internasional.
Mahfud menerangkan, penindakan TPPO saat ini lebih gencar dan produktif setelah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) TPPO oleh Polri. “Kasus tindak pidana perdagangan orang dalam tiga minggu terakhir itu kan Anda lihat sangat produktif,” ucapnya, di sela Fun Walk HUT ke-77 Bhayangkara, di Monas, Jakarta, kemarin.
Baca juga : KPK Sebut Kekayaan Kadinkes Lampung Reihana Warisan Suami
Dulu, kata Mahfud, penanganan TPPO seperti macet dan berjalan di tempat. Sebab, dulu kejahatan ini ada yang melindungi. “Dulu seperti macet karena ada sindikat, ada backing, ada macam-macam,” bebernya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini tidak merinci maksudnya soal backing. Dia hanya menegaskan, saat ini penanganan TPPO sudah semakin baik. Terbukti, lebih dari 450 orang jadi tersangka dan lebih dari 1.500 orang diselamatkan dari kejahatan TPPO.
Selain masalah TPPO, Mahfud juga sibuk ngurusin pungli sebesar Rp 4 miliar yang terjadi di Rutan KPK. Dia meminta kasus ini dibongkar tuntas. Sebab, kasus ini menjadi pukulan telak bagi KPK, yang dibuat dengan semangat untuk memberantas korupsi.
Mahfud yakin, KPK akan bekerja secara profesional dalam penanganan kasus ini. Setiap pihak yang terlibat pasti akan dihukum. "Kan sekarang sudah ditangani. Sudah diselidiki dan siap diambil tindakan hukum," terangnya.
Baca juga : Umpetin Mobil Mewah Di Ruko Kota Batam
Mundur sepekan ke belakang, Mahfud ikut sibuk menangani urusan utang negara yang ditagih pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), Jusuf Hamka. Mahfud mengaku diminta Presiden Jokowi mengurus masalah ini dan dititipkan pesan, jika pemerintah punya utang yang putusan hukumnya sudah berkekuatan tetap, maka wajib dibayar.
Pekerjaan Mahfud lainnya adalah membongkar transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu. Untuk menyelesaikan masalah ini, Mahfud menggelar pertemuan dengan lembaga terkait dan sempat rapat bareng DPR. Langkah penyelesaiannya diputuskan, dibentuk Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Kepiawaian Mahfud dalam urusan hukum ini membuat namanya semakin banyak diperbincangkan. Beberapa lembaga survei nasional menjadikannya sebagai kandidat Cawapres papan atas. Elektabilitasnya terus naik.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun mengakui, Mahfud masuk dalam bursa Cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. “Dari tujuh nama yang belum disebut Presiden Jokowi, ada juga Prof Mahfud MD, Menko Polhukam," kata Hasto, saat acara Puncak Peringatan Bulan Bung Karno, di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6).
Baca juga : Pejabat MA Sudah Jadi Tersangka Tidak Ditahan
Pakar politik Adi Prayitno menilai, berbagai pekerjaan yang dihadapi Mahfud justru semakin menunjukkan kapasitasnya dalam pemimpin yang baik. Kata ada, tidak ada yang bisa membantah bahwa Mahfud mempunyai sepak terjang, kapasitas, dedikasi, dan integritas yang mumpuni. “Tidak bisa dibantah bahwa dia punya segalanya,” ucapnya Adi, tadi malam.
Masalahnya, kata Adi, untuk menjadi cawapres, kapasitas tidak cukup. Butuh juga restu dan dukungan para petinggi parpol.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) ini menyampaikan, pada 2019, Mahfud nyaris menjadi pendamping Jokowi sebagai Cawapres. Namun, di menit-menit terakhir, elite partai politik pengusung Jokowi lebih memilih Ma'ruf Amin.
Menurutnya, di Pilpres 2024, keputusan Cawapres juga akan ditentukan elite parpol. “Nasib Mahfud untuk maju sebagai Cawapres ada di tangan elite-elite, apakah mereka tertarik atau tidak,” pungkasnya.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.