KPK Bicara Ada “Geng”, Bongkar!

RM.id  Rakyat Merdeka - Selain Rafael Alun Trisambodo, KPK mengungkap masih banyak lagi pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang ternyata punya harta berlimpah. Menurut keterangan KPK, orang-orang tajir di lingkungan Kemenkeu ini tidak jalan sendirian, tapi telah membentuk ‘geng’ dan rajin berkomunikasi. Siapa saja mereka, bagaimana modusnya dan seberapa tajir harta kekayaannya? KPK ayo bongkar dong!

Adapun yang mengungkap adanya geng pejabat di Kemenkeu adalah Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Informasi itu didapat KPK usai mendapatkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait harta kekayaan pejabat Kemenkeu. Pahala mengatakan keberadaan geng di lingkungan pejabat Kemenkeu dilihat dari pola hubungan antar pejabat dan rekam jejak karir di antara mereka.

"Kalau dibilang geng, bukan geng kayak anak SMP, enggak. Kita dapat informasi aja, si ini sama si ini, kita lihat, oh ya perjalanan kariernya nyambung di beberapa tempat. Itu yang dimaksud geng," kata Pahala dalam jumpa pers di gedung KPK, kemarin. "Jangan dianggap berkomplot. Nggak juga lah. Tapi ada polanya kita lihat," tambahnya.

Namun, lanjut Pahala, KPK belum sampai menemukan unsur dari keberadaan geng-geng pejabat dengan harta melimpah itu. Pihaknya masih mempelajari pola hubungan para pejabat di lingkungan lembaga tersebut.

"Penting untuk cari tahu polanya, seperti PPATK sebut menggunakan perantara, melalui PT, dan sebagainya. Ini yang kami ingin dapatkan polanya," kata Pahala menegaskan.

Baca juga : KPK Berani Sentuh Singa

Pahala mengaku tak mempermasalahkan jumlah kekayaan pejabat jika dianggap tak masuk akal. Asalkan, sumber harta kekayaan tersebut jelas. "Masyarakat bilang hartanya tinggi. Kita nggak urus lah. Pokoknya kalau hartanya tinggi boleh, asal asalnya jelas. Nah ini kita mau lihat asalnya," kata dia.

Benarkah ada geng pejabat di Kemenkeu? Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan terkait geng itu cuma soal hartanya. Dia tidak menjelaskan secara detail terkait keberadaan geng tersebut dan seperti apa hubungan antar anggotanya.

"Geng-gengan yang saya dengar cuma soal hartanya," kata Suahasil singkat dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Jakarta, kemarin.

Suahasil menyebut evaluasi menyeluruh terkait harta kekayaan jajaran Kemenkeu dilakukan secara berlanjut setiap menerima LHKPN. Bukan hanya melihat jumlah harta, melainkan juga profil jabatan dari laporannya.

"Jadi evaluasi menyeluruh ini dilakukan terus. Kalau dalam proses kita melakukan mutasi, rotasi, lalu kemudian dibicarakan oleh suatu rapat, maka informasi ini kita minta dari Inspektorat Jenderal," tuturnya.

Baca juga : Kejagung Tahan Tiga Pejabat Kemenperin

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menilai informasi keberadaan geng di Kemenkeu ini harus ditanggapi serius dan dibongkar. Agar masalah ini tidak terlalu lama merusak sistem dan tata kelola yang baik.

"Jangan sampai geng ini mengganggu bekerjanya sistem. Karena kan ada tata kelola yang harus didasarkan pada parameter yang objektif, transparan dan terukur," kata Hendrawan, kemarin.

Menurutnya, geng semacam ini tidak bisa dibubarkan. Beda dengan klub motor gede (moge) yang ada di Ditjen Pajak atau semacamnya. Solusi yang paling konkret adalah dengan memperbaiki sistemnya.

"Karena geng itu enggak ada SK-nya, cuma diikat oleh kepentingan. Ini kawanan pegawai atau pejabat yang saling mengamankan kepentingan," sambungnya.

Analis Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai pentingnya pengawasan di internal Kemenkeu dievaluasi dan ditingkatkan, untuk mempersempit ruang gerak geng yang selama ini membuat institusi pemerintahan menjadi tidak sehat.

Baca juga : Pejabat Kemendag Dikasih “Uang Lembur” 10 Ribu Dolar

"Ini semacam political of office, sudah gak sehat. Banyak konflik dan saling mendahului ibarat bis kota. Jadi bukan lagi kinerja yang dinomor satukan," kata Trubus ketika dikontak tadi malam.

Keberadaan geng ini bakal memantik persaingan antar kubu dengan cara adu power dan kedekatan dengan pimpinan. "Merasa punya power dan paling berkuasa. Seperti Thanos. Ada yang juga merasa paling dekat dekat dengan menteri dan lainnya. Akhirnya diskriminatif dan saling adu power," lanjutnya.

Ia menyarankan agar siapapun yang terlibat dalam pola hubungan pergengan di Kemenkeu ini harus segera dievaluasi dan dibongkar. "Itu pegawainya harus dimutasi, harus direformasi total. Itu permainan intrik dan saling menjatuhkan bukan kinerja optimal," usulnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.