Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Duet Menko Polhukam Mahfud MD dengan Menteri Kuangan Sri Mulyani dalam rangka bersihkan Kemenkeu dari ‘tikus-tikus’ mendapat sambutan hangat dari publik. Di dunia maya, berbagai tagar dibuat oleh masing-masing pendukung untuk mendukung duet Sri Mul-Mahfud.
Kolaborasi Si Mul-Mahfud terjadi usai keduanya menggelar pertemuan di kantor Kementerian Keuangan, Sabtu (11/3). Pertemuan itu untuk membicarakan isu transaksi ganjil sebesar Rp 300 triliun yang sebelumnya dilemparkan Mahfud.
Saat jumpa pers, Menkeu bukannya menutup-nutupi borok di kementeriannya. Ia malah buka-bukaan, terutama soal transaksi janggal yang terjadi di lingkungan kementeriannya.
Baca juga : Sri Mul-Mahfud Duet Bukan Duel
Ia mengaku Kemenkeu telah menerima 266 surat dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi ganjil itu. Tapi Sri Mul menegaskan, dari 266 surat sejak 2007 hingga 2023 ini, 185 diantaranya adalah permintaan dari Kemenkeu sendiri.
“Kami yang meminta PPATK untuk menyampaikan informasi menyangkut suatu data dari ASN di bawah Kemenkeu karena kami bertugas untuk mengawasi dan membimbing,” ucap Sri Mul.
Ia membeberkan bahwa dalam surat PPATK yang diterimanya Kamis (9/3) lalu, ada 964 orang anak buahnya yang disebut. Jumlah PNS Kemenkeu sebanyak itu, jelasnya merupakan akumulasi jumlah pegawai yang tidak hanya diidentifikasi oleh PPATK, tapi juga oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu.
Baca juga : Mahfud Siap Buka-bukaan
“Seluruh surat dari PPATK yang dikirim ke kami, baik permintaan kami 185 atau yang merupakan inisiatif PPATK 81, semuanya ditindaklanjuti,” terangnya.
Pihaknya, sebut Menkeu juga telah menindaklanjuti audit investigasi sebanyak 126 kasus dan rekomendasi hukuman disiplin kepada 352 pegawai. Namun, soal transaksi ganjil Rp 300 triliun, hingga jumpa pers dengan Mahfud, Sri Mul mengaku belum mendapat infonya. Baik soal perhitungannya maupun siapa saja yang terlibat.
“Surat tersebut menyangkut surat PPATK di kami. Di list tidak ada angka rupiahnya,” ungkap Sri Mul.
Baca juga : Sri Mul Akan Tanya Mahfud
Karena itu, Menkeu meminta PPATK merinci nilai transaksi Rp 300 triliun tersebut kepada publik secara detail dan bisa menjadi bukti hukum. “Makin detail makin bagus biar pembersihan di Kemenkeu semakin cepat,” tuturnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
