Sri Mul-Mahfud Duet Bukan Duel

RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas soal transaksi mencurigakan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 300 triliun. Sri Mul pun mengajak Mahfud berduet bersih-bersih Kemenkeu.

Kemarin sore, Mahfud menyambangi Kantor Kemenkeu. Tujuannya untuk bertemu dengan Sri Mul membahas soal temuan PPATK terkait dugaan transaksi pejabat di lingkungan Kemenkeu yang nilainya mencapai Rp 300 triliun. 

Setibanya di Kantor Kemenkeu, Mahfud yang mengenakan setelan batik cokelat lengan panjang itu langsung dibawa masuk menemui Sri Mul. Sri Mul memang sangat ingin bertemu Mahfud untuk menanyakan soal temuannya itu. Pasalnya, Sri Mul tidak menemukan angka tersebut dalam laporan yang diberikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Usai melakukan pertemuan, keduanya pun keluar bersama. Mahfud dan Sri Mul pun langsung menggelar jumpa pers untuk menjelaskan hasil

pertemuan. Sejumlah wartawan sudah siap untuk memberondong pertanyaan kepada Mahfud dan Sri Mul.

Saat membuka jumpa pers, Sri Mul mengatakan, senang mendapat dukungan dari Mahfud untuk 

Baca juga : Sri Mulyani Ngaku Belum Terima Data, PPATK Tolong Jelaskan...

menyelesaikan masalah transaksi mencurigakan di Kemenkeu. Dia juga meminta dukungan dari PPATK dan aparat penegak hukum. “Saya juga akan senang kalau dalam kasus ini saya mendapatkan dukungan dan juga terus menerus dorongan," ujarnya.

Sri Mul berjanji, akan mengawal setiap tindakan koruptif di lembaganya. Dia juga berjanji akan membuka setiap data apabila aparat penegak hukum membutuhkannya dalam rangka menindaklanjuti setiap laporan yang menyangkut pegawai Kemenkeu.

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan, sebanyak 266 surat dari PPATK terkait dugaan harta tidak wajar di lingkup kerjanya sejak 2007 hingga 2023 tersebut, sebanyak 70 persen merupakan tindak lanjut atas permintaan Kemenkeu sendiri dan sisanya temuan dari PPATK.

“Sebetulnya, 185 adalah permintaan dari kami. Jadi kami yang meminta PPATK untuk menyampaikan informasi menyangkut biasanya suatu data dari ASN di bawah Kementerian Keuangan karena bertugas mengawasi, membimbing,” ucapnya.

Dari ratusan surat tersebut, lanjutnya, sebanyak 964 pegawai yang diidentifikasi diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian sebanyak 86 surat ditindaklanjuti dengan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) lantaran informasi dari PPATK belum cukup memadai.

Lalu, kata Sri Mul, telah dilakukan audit investigasi kepada 126 kasus dan rekomendasi hukum disiplin diberikan kepada 352 pegawai yang mengacu pada UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin ASN. Kemudian, ada beberapa surat yang tidak bisa ditindaklanjuti karena pegawainya telah pensiun, tidak ditemukan informasi lebih lanjut atau tidak menyangkut pegawai yang bukan dari Kementerian Keuangan.

Baca juga : Mahfud Siap Buka-bukaan

“Ada 16 kasus yang kami melimpahkan ke APH (Aparat Penegak Hukum) karena kami Kementerian Keuangan adalah bendahara negara, kami bukan aparat penegak hukum,“ jelasnya.

Sementara terkait kasus transaksi gelap di tubuh Kemenkeu yang mencapai hingga Rp 300 triliun, Sri Mul mengaku belum mendapatkan informasi berkenaan dengan perhitungannya dan siapa saja yang terlibat. "Teman-teman media bisa bertanya kepada Pak Ivan (Kepala PPATKA-Ivan Yustiavanda) terkait hal ini," pintanya.

Ia pun meminta PPATK menyampaikan atas nilai transaksi Rp 300 triliun tersebut kepada publik untuk bisa menjadi bukti hukum. "Makin detail, makin bagus. Biar pembersihan di Kemenkeu semakin cepat," selorohnya.

Sementara, Mahfud menegaskan, transaksi Rp 300 triliun di Kemenkeu diduga merupakan tindakan pencucian uang, bukan korupsi. Ia mensinyalir ada aksi aneh yang melibatkan ratusan pegawai Kemenkeu dalan kurun 2009 sampai 2023. "Ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kemenkeu, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi," ucapnya.

Mahfud menjelaskan, angka Rp 300 triliun merupakan informasi intelijen keuangan, belum dapat disebut sebagai kasus korupsi karena konstruksi kasusnya belum disusun. Yang jelas, transaksi itu aneh.

Dia menuturkan, Kemenko Polhukam dan Kemenkeu terus bekerja sama untuk membongkar kasus ini. "Ini bagian dari kerja sama saya dan ibu Sri Mulyani dalam rangka pemberantasan korupsi yang selama ini kami lakukan seperti BLBI masih lanjut dan akan terus," jelasnya.

Baca juga : Sri Mul Akan Tanya Mahfud

Mahfud mendukung, Sri Mul untuk jalan terus membersihkan kantornya dari korupsi. Soal adanya tindak lanjut laporan dari PPATK, perlu dibuat parameter yang lebih canggih soal apakah laporan sudah ditindaklanjuti atau belum tuntas.

Setelah melakukan jumpa pers, Mahfud langsung mengajak Sri Mul melakukan salam komando. Terlihat Mahfud terlebih dulu mengulurkan tangan kanannya untuk menjabat tangan kiri Sri Mul. 

Keduanya pun berjabat erat dan mengangkat tangan selayaknya salam komando. Saat melakukan salam komando, kedua menteri ini sama-sama tersenyum.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.