RM.id Rakyat Merdeka - Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung enggan pusing mikirin soal pelantikan kepala daerah non-sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) yang batal dilakukan 6 Februari 2025 mendatang.
"Mau dilantik kapan saja, monggo-monggo saja," kata Pramono usai menerima gelar kehormatan "Abang" dari Majelis Kaum Betawi yang diberikan Ketua Dewan Adat Fauzi Bowo alias Foke di Pondok Pesantren Putra Al Hamid Putra, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (1/2/2025).
Baca juga : Ekonomi Penuh Tantangan Politik Sangat Terkendali
Pramono mengaku, pihaknya bakal mengikuti ketentuan yang telah menjadi keputusan Pemerintah Pusat.
"Yang namanya pemimpin daerah itu harus sami'na wa atho'na kepada pemimpin pusat," ujar Pramono.
Baca juga : Indonesia Ogah Berspekulasi Soal Penghentian Hibah Dan Pinjaman AS
Sekadar informasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, pelantikan kepala daerah non-sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) batal dilakukan pada 6 Februari 2025.
"Pelantikan yang non-sengketa Mahkamah Konstitusi, 296 itu, yang 6 Februari akan disatukan dengan hasil putusan dismissal," kata Tito saat konferensi pers terkait pelantikan kepala daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Baca juga : Coretax: Langkah Positif dalam Pengelolaan Pajak, Bagaimana Keamanan Sibernya?
Dijelaskan Tito, keputusan untuk membatalkan pelantikan diambil sebagai respon atas putusan sela MK. MK berencana membacakan putusan dismissal untuk 310 sengketa hasil Pilkada Serentak 2024, 4 dan 5 Februari 2025.
"Pelantikan kepala daerah non-sengketa akan disatukan dengan hasil putusan dismissal MK telah dilaporkan ke Pak Presiden Prabowo," tutur Tito.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.