Sebelumnya
Antisipasi dalam negeri: jangan mengimpor ternak dari negara yang belum bebas penyakit PMK. Misalnya dari India.
Kebijakan ketat serta pengawasan yang tegas perlu dilakukan. Karena, upaya berpuluh-puluh tahun membebaskan PMK bisa dihancurkan oleh satu kebijakan. “Kelonggaran dan kelengahan” bisa mengacaukan keberhasilan Indonesia.
Kita perlu terus mengingatkan, karena ada preseden soal kasus daging dan ternak. Ketua Umum parpol pernah kena, hakim Mahkamah Konstitusi juga pernah ditangkap KPK karena bermain kebijakan. Ada beberapa lagi yang terseret.
Karena kasus ini sudah telanjur mewabah, maka prioritas utamanya: selamatkan rakyat!
Baca juga : Lari Bareng Di Trek Lurus
Pola bantuan seperti penanganan Covid-19, bisa diterapkan. Langsung ke peternak yang terdampak. Hindari penyelewengan yang berpotensi menimbulkan kasus baru. Apalagi mayoritas peternak ada di daerah, yang bisa saja pengawasannya longgar.
Data Kementerian Pertanian, sampai Juni ini, wabah PMK sudah menyerang 180 kabupaten-kota di 18 Provinsi. Jumlah ternak dan peternaknya bisa sangat banyak. Ratusan ribu.
Baca juga : Menunggu Pilihan Di Bulan Juni
Ini sangat mengkhawatirkan. Karena, wabah ini cepat meluas. Di Inggris, 21 tahun lalu, hanya dalam waktu dua minggu, wabah ini menyerang seluruh negeri. Rakyat dan pemerintahnya kelabakan karena dampak ekonominya sangat besar.
Penanganan serius, cepat, tuntas dan menyeluruh, sangat dibutuhkan. Jangan hanya di mulut saja, “Mulut dan kuku” kebijakan harus menggigit dan mencakar. Kita berharap, kasus PMK tidak menjadi “Covid-19” bagi hewan ternak.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.