Sebelumnya
Apa pun yang melatarinya, isu reshuffle yang cenderung elitis perlu beririsan dengan isu-isu kerakyatan. Misalnya, mengatasi harga-harga yang melambung.
Isu kerakyatan perlu mendapat perhatian penting dan serius. Karena, perkembangan geo politik global, membuat kondisi ekonomi ke depan menjadi samar-samar. Tidak pasti. Naik turun. Maju mundur. Rakyat akan sangat terdampak. Dampaknya bisa kemana-mana.
Baca juga : 2024, Polarisasi Akan Menguat?
Bantuan yang menyebar kepada rakyat kecil, dalam berbagai bentuk, harus segera diberikan. Karena, harga-harga yang terus melambung akan memperparah kondisi ekonomi rakyat. Jangan sampai harga-harga terlampau jauh meninggalkan bantuan. Jangan telat.
Anggaran pemerintah daerah yang mengendap di bank, juga perlu dicairkan untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat. Pada Mei 2022, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jumlahnya sekitar Rp 200 triliun.
Baca juga : Korupsi "Orang Pintar"
Demikian pula anggaran yang menyebar di berbagai kementerian, harus segera disalurkan. Jangan diselewengkan atau terkorupsi. Jangan ada prinsip bahwa “akhir tahun adalah saat-saat tepat untuk menggelar kegiatan sekadar untuk menghabiskan sisa anggaran”.
Perombakan kabinet harus bermisi “reshuffle kerakyatan”. Pemerintah perlu memiliki tim yang solid dan fokus. Para menterinya tidak memiliki “beban” apapun. Hanya demi Rakyat. Sesederhana itu. Karena, itulah esensinya. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.