Sebelumnya
Di sinilah pentingnya pengawasan, terutama dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga pengawas jangan jadi macan ompong. Atau, sekadar mengimbau, “jangan gunakan fasilitas negara” dan sebagainya.
Di negeri ini, sanksi jelas dan tegas saja bisa dengan mudah dilanggar, apalagi kalau sekadar imbauan. Di sinilah pentingnya pengawasan yang ekstra ketat dan tegas.
Baca juga : Ancaman Polusi Politik
Bawaslu mestinya sudah banyak belajar, lebih tegas dan canggih. Karena, sejarah menteri yang nyaleg atau mencari posisi lain bukan pada pemilu ini saja. Pada Pemilu 2014, ada 10 menteri yang terdaftar sebagai caleg. Pada Pemilu 2019, turun menjadi hanya 7 menteri.
Imbauan dan ancamannya selalu sama: pemecatan dan sejenisnya. Tapi, sejauh ini, tidak ada yang dipecat. Apakah karena semuanya menaati aturan dan prosedur? Semoga.
Baca juga : Game Over, Game Changer
Kepatuhan para pejabat negara ini sangat penting, karena akan diikuti oleh para bawahannya. Termasuk para pejabat di daerah. Bukankah kalau “guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari?”.
Itulah mengapa, mereka yang mengejar posisi lain, termasuk para menteri yang nyaleg harus “sudah selesai dengan dirinya sendiri”.
Baca juga : Cukup Kabel Itu Yang Semrawut
Karena, mengurus negara sebesar dan sekompleks ini tidak bisa sambil lalu. Tidak ada konflik kepentingan.
Mengurus toko sembako atau warung kaki lima saja butuh keseriusan dan fokus, apalagi mengurus negara. Jangan mempermainkan jabatan dan rakyat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.