RM.id Rakyat Merdeka - Ini tema abadi menjelang penyusunan kabinet: apakah akan didominasi oleh profesional atau politisi?
Kabinet Prabowo-Gibran juga menghadapi fenomena ini.Yang terpilih, biasanya; profesional murni, politisi yang dianggap profesional, serta politisi murni.
Hasilnya: sebagian gagal, lalu di-reshuffle. Kita ambil contoh Kabinet di periode pertama Presiden Jokowi-JK. Baru sepuluh bulan, kabinet sudah di-reshuffle.
Pada 12 Agustus 2015, Presiden Jokowi melakukan reshuffle pertama. Ada tujuh pos yang di-reshuffle. Mereka adalah, Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, menggantikan Sofyan Djalil; Sofyan Djalil sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago; Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Susilo.
Baca juga : Kita Butuh Oposisi Seperti Apa?
Lalu ada Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno, lalu Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Rachmat Gobel.
Selanjutnya, Pramono Anung yang diangkat sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto. Lalu, Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.
Belakangan, kita tahu bagaimana perjalanan karier politik para menteri yang ketika diangkat dianggap akan membawa angin segar tersebut.
Kita berharap, kabinet Prabowo-Gibran tidak akan melakukan reshuffle kabinet. Artinya, sedari awal menteri yang terpilih memang merupakan figur-figur terbaik, the right man in the right place. Bukan figur yang dicoba-coba, atau diangkat karena barter politik semata.
Baca juga : Sepakbola Indonesia, STY Dan Mobil Mogok
Kita ingat, di kabinet pertamanya, Presiden Jokowi dikritik ketika memilih politikus Nasional Demokrat Muhammad Prasetyo untuk menduduki kursi Jaksa Agung.
Jaksa agung merupakan salah satu posisi sangat strategis. Mestinya bebas dari pengaruh parpol. Harus independen, karena korupsi dianggap masih menjadi persoalan besar bangsa ini.
Kita berharap, Kabinet Prabowo-Gibran akan memilih Jaksa Agung yang paling tepat. Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah memberi rambu-rambu yang baik.
Dalam putusannya Februari 2024 lalu, MK sudah melarang pengurus parpol menjadi jaksa agung. Kalau ada aroma parpolnya, menurut MK, calon Jaksa Agung tersebut harus sudah berhenti sebagai pengurus parpol setidaknya lima tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung.
Baca juga : Saatnya Bersanding Dan “Bertanding”
Sekarang, nama-nama calon menteri, termasuk jaksa agung sudah bermunculan. Kita berharap, kabinet mendatang diisi figur-figur berintegritas dan berkualitas serta punya kapasitas. Tidak ada menteri yang terseret kasus korupsi. Karena, kita tahu, KPK misalnya, dianggap sudah sangat lemah. Pengawasan parlemen, bisa jadi, juga melemah. Tidak bergigi.
Kita berharap, di negara besar dengan banyak tantangan ini: jangan sampai salah pilih. Urusan negara bukan untuk coba-coba.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.