Dark/Light Mode

Bagi Kursi, Bukan Sekadar Balas Jasa

Kamis, 28 Maret 2024 06:42 WIB
SUPRATMAN
SUPRATMAN

RM.id  Rakyat Merdeka - Setelah Pilpres, pembicaraan berlanjut ke “bagibagi kursi”. Kursi menteri serta jabatan lainnya. Sebagai Presiden terpilih, Prabowo tampaknya akan memutar otak agak keras karena harus menimbang dan menakar siapa yang perlu dibalas jasa-jasanya.

Golkar misalnya, secara terbuka meminta minimal lima kursi menteri karena sudah berkontribusi 25 persen untuk kemenangan Prabowo-Gibran.

Partai Demokrat juga mengeluarkan kode “bahwa kami telah berkeringat, antara lain memenangkan PrabowoGibran di Jatim”. Parpol lain memberi isyarat serupa walau dikunci dengan kalimat “itu hak prerogatif Presiden”.

Anggota Koalisi Indonesia Maju, yang mengusung Prabowo-Gibran, juga punya barisan panjang. Parpol yang kalah, yang dikabarkan akan diajak masuk pemerintahan, juga perlu dipertimbangkan jatahnya. Ada pula ormas-ormas besar, mantan pejabat dan kelompok-kelompok yang dianggap atau merasa berjasa.

Baca juga : Hukum Rimba Politik Uang

Koalisi Indonesia Maju misalnya, anggotanya cukup banyak. Ada empat parpol parlemen; Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat. Juga ada empat parpol non parlemen; PBB, Partai Gelora, PSI, Partai Garuda. Partai yang tidak ikut pemilu juga ada; PRIMA dan Partai Berkarya.

Semuanya perlu dipresiasi. Belum lagi peran Presiden Jokowi yang perlu juga diperhatikan. Disinilah pentingnya kelihaian dan kecermatan serta ujian bagi Prabowo dalam meramu kabinetnya.

Bahwa Presiden Jokowi perlu diapresiasi karena ikut membantu memenangi Prabowo-Gibran, iya. Layak diapresiasi. Namun, jangan sampai ada kesan bahwa Presiden baru terlalu “berporos” ke presiden sebelumnya.

Kita yakin, Presiden terpilih Prabowo punya peta jalan Indonesia ke depan, sebagaimana Presiden Jokowi yang dinilai berhasil membangun infrastruktur. Prabowo tentu punya mimpi besar, mau diarahkan kemana bangsa besar ini. Fisik maupun non-fisik.

Baca juga : Ke Senayan, Artis Perlu “Isi Baterai”

Untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut, Presiden Jokowi misalnya, dinilai melakukan langkah tepat ketika memilih Basuki Hadimuljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Atau, menunjuk Sri Mulyani sebagai Menkeu serta Retno Marsudi sebagai Menlu.

Presiden terpilih Prabowo perlu berpikir sangat matang supaya keseimbangan antara politisi dan profesional di kabinetnya tidak jomplang. Proporsional, efektif dan positif bagi bangsa dan negara.

Kabinet sekarang misalnya, rapor menterinya beragam. Ada yang sangat baik sampai yang biasa-biasa saja. Ada yang kesan awalnya hebat, ternyata biasa-biasa saja. Atau sebaliknya, dianggap biasa-biasa saja, ternyata hebat.

Di sinilah perlunya pilihan yang tepat dan matang sedari awal. Karena, salah pilih mengharuskan adanya perombakan atau reshuffle kabinet.

Baca juga : Sibuk Ngurus Kursi Dan Beras

Reshuffle memang menjanjikan perbaikan dan penyegaran. Tapi, terlalu banyak dan sering melakukan reshuffle  bisa menimbulkan kesan “coba-coba” atau bahkan “salah pilih”.

Kita berharap, kabinet mendatang jauh lebih baik dari kabinet-kabinet sebelumnya. Dari segi apapun. Bukan sekadar bagi-bagi kursi atau balas jasa. Itu terlalu sederhana bagi bangsa besar berpenduduk 275 juta jiwa ini. Menarik ditunggu.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.