Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Bahwa oposisi itu penting, iya. Perlu. Bukan hanya sekadar menjalankan amanat Reformasi dan memenuhi syarat demokrasi, melainkan untuk menjaga keseimbangan antar lembaga negara.
Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan checks and balances untuk menjaga keseimbangan. Salah satunya, lewat oposisi yang berbobot dan berkualitas.
“Pemerintah Perlu Ada Yang Ingatkan. Baiknya Tetap Ada Oposisi,” begitu judul berita utama Rakyat Merdeka, di halaman depan, Senin (28/4), kemarin.
Benar. Memang sangat perlu. Ini perlu diingatkan karena sudah ada suara-suara yang mengatakan bahwa Indonesia tak memerlukan oposisi. Ada juga yang mengusulkan supaya Indonesia kembali ke UUD 1945 sebelum diubah atau di amandemen.
Walaupun semua partai masuk koalisi pemerintahan, kata pewacana “Indonesia tanpa oposisi” tersebut, anggota DPR akan tetap kritis. Rasarasanya, prediksi itu sangat sulit terwujud.
Baca juga : Sepakbola Indonesia, STY Dan Mobil Mogok
Jangankan tanpa oposisi atau semua masuk koalisi pemerintahan, bahkan ketika ada oposisi pun, suara kritis DPR, kurang maksimal. Itu terlihat dari wajah DPR hampir sepuluh tahun terakhir.
Pertanyaannya: siapa yang mau dan mampu menjadi oposisi? Kita mengatakan “mau dan mampu” karena menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan itu, berat.
Prioritas utama tentu PDIP, partai pemenang pemilu, peraih suara terbanyak. Namun, kondisi politik terakhir, dan adanya “luka personal dan demokrasi” yang dirasakan PDIP, membuat partai pimpinan Megawati itu sulit masuk pemerintahan Prabowo Gibran. Walau, sejauh ini, hubungan Prabowo dengan Megawati, tampak baik-baik saja.
Yang kedua, PKS. Parpol peraih 8,42 persen suara di Pemilu 2024 ini, juga masih punya hubungan baik dengan Prabowo.
Tantangan PKS datang dari Partai Gelora, pecahan PKS yang sekarang dipimpin Anis Matta dan Fahri Hamzah.
Baca juga : Saatnya Bersanding Dan “Bertanding”
Partai Gelora adalah pengusung PrabowoGibran di Pilpres 2024 lalu. Sepertinya, Gelora tidak ingin ada “musuh” yang ikut masuk pemerintahan. Keputusan akhir PKS akan ditentukan Majelis Syuro dalam waktu dekat.
Pertanyaannya sekarang, bukan lagi siapa yang akan menjadi oposisi, tapi bagaimana peran oposisi ke depan. Karena, oposisi bukan sekadar berada di luar pemerintahan atau ornamen demokrasi, tapi bagaimana melakukan pengawasan yang efektif dan berbobot terhadap jalannya pemerintahan.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan di Jakarta, dinilai sangat baik menjalankan peran oposisi. Dari hal kecil sampai besar, diawasi, disuarakan dan dikritisi.
Salah satu yang sempat heboh misalnya kritik PSI terhadap besarnya rencana anggaran Pemprov DKI Jakarta untuk membeli lem Aibon.
Apakah peran-peran seperti itu bisa dijalankan oleh PDIP (atau PKS) lima tahun ke depan? Kalau dua parpol lain, PKB dan NasDem, yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sepertinya sudah 95 persen akan masuk pemerintahan.
Baca juga : Serius Menyikapi Suhu Di Timteng
PDIP punya pengalaman. Di era pemerintahan SBY (2004-2014), PDIP dikenal sebagai oposisi yang sangat kritis. Saat itu, PDIP, memainkan perannya dengan sangat baik. Saat itu, banyak aksi PDIP, di lapangan maupun di parlemen, menyita perhatian rakyat dan eksekutif.
Setelah sepuluh tahun menjadi oposisi, pada Pemilu 2014, PDIP berhasil menjadi pemenang Pemilu dengan meraup 23.681.471 suara (18,95 persen).
Bagaimana dengan 2024-2029? Tentu saja, kondisi sekarang sudah berbeda. Namun, perlunya checks and balances yang berbobot dan berkualitas, tetap dibutuhkan. Sampai kapan pun. Walau, pemenangnya berganti-ganti dan pemerannya berubah. Checks and balances tetap dibutuhkan. Sparring partner yang berbobot tetap diperlukan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
