RM.id Rakyat Merdeka - Belasan tahun lalu, ketika ada hakim menjadi tersangka, kita berharap: semoga ini yang terakhir. Semoga ini menjadi pelajaran bagi aparat penegakan hukum lainnya. Inilah momentum untuk bersih-bersih, dan sebagainya.Banyak sekali harapannya.
Sekarang, ada empat hakim yang diduga menerima suap Rp 60 miliar dan sudah menjadi tersangka. Kasusnya: “duitin” kasus dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan besar.
Rupanya, harapan dan doanya masih sama seperti belasan tahun lalu. Kenapa harapan dan doa itu terus dan harus berulang? Jangan sampai bangsa ini mengalami kerugian besar serta kehilangan waktu dan momentum karena kasusnya terus berulang.
Karena itu, perlu terobosan. Latvia atau Hong Kong misalnya, melakukan “pemotongan generasi aparat penegak hukumnya”. Mereka berhasil.
Sayangnya, di Indonesia, ada kesan, pemberantasan korupsi bukan menguat tapi justru melemah. KPK relatif dilemahkan. UU Perampasan Aset para koruptor, sudah mangkrak belasan tahun. Usia koruptor semakin muda. Serta banyak fakta lainnya yang sangat menyedihkan. Miris.
Baca juga : Perang Dagang, Bukan Pelanduk
Jangan sampai, yang mengemuka hanya penangkapan dan pengungkapan kasus per kasus, tapi mengabaikan perbaikan secara sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan. Keduanya perlu jalan beriringan. Satu paket.
Di sinilah perlunya terobosan. China misalnya, menerapkan hukuman mati untuk koruptor. Hanya dengan empat orang pemimpinnya, dari Deng Xiaoping sampai Xi Jinping, mereka bisa melakukan lompatan besar serta kemajuan pesat. Menjadi super power. Melewati Amerika Serikat dan Eropa.
Karena itulah, kita kembali berha rap dan berharap: jangan karena kepentingan pendek sekelompok orang, program dan citra pemerintahan Prabowo serta citra Indonesia menjadi kurang baik.
Presiden Prabowo sudah sangat sering menyampaikan tekadnya untuk memberantas korupsi. Tekad dan pesannya sudah sangat tegas dan jelas. Eksekusinya membutuhkan dukungan semua pihak. Di seluruh lapisan aparatur pemerintahan. Termasuk DPR.
Jangan karena ada kepentingan segelintir orang, kepentingan bangsa terabaikan. Nasib rakyat dipertaruhkan. Waktu yang tersedia hilang, terlewatkan dan terbuang percuma.
Baca juga : Perang Dunia, Perang Rakyat
Kepentingan bangsa tersebut misalnya, tumbuhnya kepercayaan (trust) para investor asing terhadap Indonesia. Sejauh ini, kepercayaan (trust) menjadi sisi negatif Indonesia.
Indonesia perlu bekerja ekstra keras untuk menumbuhkan trust serta menciptakan kepastian hukum. Hukum jangan ditekuk-tekuk dan diperjualbelikan dengan sangat terbuka seolah menjadi kewajaran.
Bangsa ini perlu berputar balik. Segera. Jangan sampai “kewajaran” serta banalitas ini terus tumbuh subur dan tidak bisa lagi dikendalikan, oleh siapa pun. Sekarang misalnya salah seorang hakim yang menjadi tersangka kasus suap yang heboh itu, ternyata berstatus sebagai “role model” di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Role model atau panutan, teladan, adalah status yang bukan main-main.
Dia, MAN, menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia diduga melepas korporasi yang tersandung kasus ekspor crude palm oil (CPO). CPO adalah bahan baku minyak goreng.
Kalau role modelnya atau panutannya saja begini, mau dibawa kemana penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia?
Baca juga : Nego Tarif Dan “Uang Kopi”
Semoga, beberapa waktu ke depan, tidak ada lagi aparat penegak hukum yang terjerat kasus suap atau korupsi.
Lagi-lagi, kita berharap. Semoga segera ada langkah serta kebijakan luar biasa yang sistematis dan terobosan “out of the box”. Kita tunggu. Segera.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.