RM.id Rakyat Merdeka - Mereka tidak dipilih rakyat. Seringkali tak terlihat. Tidak berpidato atau debat di TV. Jarang diwawancara resmi. Tampilannya terlihat biasa saja. Tapi mereka ada. Diam-diam bekerja. Mengatur. Bisa menentukan arah. Bahkan bisa menghambat. Inilah deep state.
Presiden Prabowo beberapa kali mengungkapkan adanya entitas ini. “Kita menemukan deep state. Ada Dirjen-dirjen yang merasa tak bisa disentuh, ada lembaga yang merasa tidak boleh diaudit. Kita harus beresin ini semua,” tegas Presiden.
Penegasan itu disampaikan dalam program “Prabowo Menjawab” yang ditayangkan melalui kanal YouTube resminya, Maret 2026 lalu.
Pernyataan ini kemudian menjadi viral dan memicu aksi nyata dari beberapa menteri. Salah satunya, Menteri PU Dody Hanggodo. Dody langsung “beres-beres”. Dia menindaklanjuti dengan mem-bongkar kejanggalan laporan di kementeriannya. Dody memperkuat dengan penegasan: deep state benar-benar ada.
Baca juga : Kekebalan Yang Menipu
Fenomena deep state adalah realitas yang berbahaya. Sebuah kekuatan yang tidak tampak, tetapi mengakar dalam sistem. Seolah biasa saja dalam kehidupan harian birokrasi.
Dalam bentuknya yang paling halus, deep state bekerja tanpa suara.
Mengubah arah secara perlahan. Kebijakan yang seharusnya tajam menjadi tumpul. Program yang seharusnya cepat menjadi lambat.
Ini bukan sekadar soal individu. Ini soal sistem. Ini semacam jaringan birokrat karier, walau tak semuanya. Mereka memegang otoritas teknis yang terkadang “dirumit-rumitkan”.
Baca juga : “Luka Membeku” Di Islamabad
Mereka bertahan lebih lama dibanding menteri yang diganti setiap lima tahun, bahkan bisa kurang. Mereka memahami celah. Mereka menguasai detail. Dan di situlah letak kuasanya.
Risikonya nyata. Sangat nyata, walau terlihat halus. Negara bisa terlihat berjalan seperti biasa. Rakyat mencari nafkah. Birokrasi berjalan normal. Pemilu gaduh tiap lima sekali. Rakyat terpolarisasi, dan seterusnya. Padahal, sebenarnya negara, terutama birokrasi tengah tersandera oleh deep state.
Solusinya tidak bisa parsial. Tidak cukup mengganti orang. Tidak cukup memperbaiki prosedur di permukaan. Yang dibutuhkan adalah pembongkaran sistemik. Transparansi total. Audit independen. Perlu digitalisasi serius yang tidak memberi ruang manipulasi.
Dan, yang paling penting, keberanian politik untuk menabrak zona nyaman birokrasi yang sudah berurat berakar.
Baca juga : Bantuan Oksigen Untuk Rakyat
Kalau negara ingin benar-benar bergerak maju, maka satu hal harus dipastikan: tidak boleh ada negara di dalam negara.
Jangan sampai kita sibuk membangun jembatan di luar, sementara di dalam gedung Kementerian atau Lembaga, fondasi kepercayaan rakyat sedang dirubuhkan oleh oknum-oknum yang tak tersentuh. Kita yakin bangsa ini mampu mengatasinya, dan kemudian bisa melangkah maju. Menarik ditunggu.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.