RM.id Rakyat Merdeka - Jabatan presiden menjadi tiga periode bukanlah isu baru. Di era SBY, ada isu ini. Di zaman Jokowi, juga ada.
Di era SBY, isu ini dilambungkan oleh kader Partai Demokrat yang sekarang sudah bukan kader lagi. Tapi SBY menolak penambahan periode jabatan ini.
Jokowi juga menolak. Namun, setelah Amien Rais memberikan “warning”, isu ini kembali mencuat.
Baca juga : Jangan “Panas-panas Tai Ayam”
Gonjang-ganjing Partai Demokrat, disebut-sebut mempertegas isu ini. Karena, ada yang menduga bahwa prahara di Partai Demokrat bisa terkait dengan wacana ini. Wacana memperkuat amandemen UUD di MPR.
Itu hanya analisis pengamat. Bumbu di tengah kasus Partai Demokrat.
Wacana tiga periode ini kemudian dimentahkan oleh beberapa menteri. Presiden Jokowi juga sudah membantah keras. Bukan “abu-abu”. Tidak ada kalimat bersayap, misalnya, “terserah rakyat”, atau “ah itu masih lama”.
Baca juga : Tontonan Dan Tuntunan Demokrasi
Bantahan Presiden Jokowi seperti disampaikan Mahfud Md misalnya, juga bukan hanya sekarang. Akhir tahun lalu, sebelum ada pandemi Covid-19, Presiden Jokowi sudah menyoroti isu ini.
“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Menurut saya, itu ada tiga (artinya). Satu, ingin menampar muka saya; yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka; yang ketiga ingin menjerumuskan,” kata Presiden kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, awal Desember 2020.
Tapi, namanya politik, apa pun bisa berubah dan diubah. Tidak bisa diprediksi. Apalagi kalau “digoyang” di DPR. Sekarang misalnya, ada anggota DPR yang berkomentar, “kalau rakyat menghendaki…”. Ini kalimat ajaib. Istilah sapu jagat.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.