Viva Yoga Mauladi: Sistem Tertutup Rusak Demokrasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai politik dan para caleg sedang tegang, menunggu putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan uji materil sistem Pemilu. Ditolak atau diterima.

Kabar yang beredar di publik, adalah sistem Pemilu tertutup yang menang, dengan komposisi hakim MK bisa 6:3 atau 5:4.

Kabar bahwa MK akan menghapus sistem Pemilu terbuka dan menggantinya dengan sistem tertutup, dibeberkan ahli hukum tata negara, Denny Indrayana lewat akun Twitter-nya.

Baca juga : Hendrawan Supratikno: Sistem Tertutup Koreksi Politik Uang

Denny mengaku mendapatkan informasi dari sumber ter­percaya, bahwa mayoritas hakim MK itu bakal mengabulkan gugatan tersebut. “Info tersebut menyatakan, komposisi putu­san 6 berbanding 3 dissenting,” kata Denny dalam keterangan tertulisnya.

Pernyataan Denny membuat pro kontra di publik. Ada yang menuding, Denny sedang memainkan psikologis hakim MK. Ada juga yang mendesak agar hakim MK jangan mengganti sistem Pemilu.

Politisi PDIP, Hendrawan Supratikno menyambut baik jika MK mengabulkan sistem tertutup. Menurut dia, seandainya yang dipilih adalah sistem tertutup, maka posisi parpol lebih kuat dibandingkan Caleg.

Baca juga : KPU Belum Pikirkan Perubahan Sistem

"Kantor-kantor partai akan jadi rumah aspirasi bersama. Seka­rang yang terjadi, rumah aspirasi anggota ramai, kantor parpol sepi," kata Hendrawan.

Namun, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menganggap, sistem Pemilu tertutup yang mencoblos tanda gambar partai politik saja, akan merusak sistem demokrasi, melanggar prinsip Pemilu yang demokratis, yang ditandai oleh one person, one vote, one value (OPOVOV). "Suara rakyat adalah suara Tuhan, tidak akan terwujud dalam sistem Pemilu tertutup," tandasnya.

Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara dengan Viva Yoga Mauladi mengenai hal ini.

Baca juga : Putusan MK Kemungkinan Sistem Pemilu Tertutup

Berhembus kabar, MK akan mengabulkan gugatan tentang Pemilu sistem terbuka. Pendapat Anda?

PAN berharap, MK menjadi garda terdepan penjaga moral demokrasi di Indonesia. Tentang adanya judicial riview dari para pihak atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya tentang sistem Pemilu proposional daftar terbuka agar menjadi sistem Pemilu propo­sional tertutup, hanya mencoblos lam­bang partai politik, tanpa bermaksud melakukan intervensi kepada MK, PAN mengingatkan MK agar menolak gugatan tersebut.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.