Gilbert Simanjuntak: Ini Konsekuensi Bukan Pemborosan

 Sebelumnya 
Bagaimana pandangan Anda mengenai kebijakan Pemprov yang akan mencetak ulang KTP warga Jakarta?

Pergantian itu merupakan konsekuensi dari perubahan Jakarta, yang bukan lagi menjadi Ibu Kota. Jadi, KTP pun ikut berubah. Itu saja saya kira pertimbangannya.

Namanya berubah jadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), kalau di KTP-nya tertulis Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, kan bingung juga orang. Yang punya KTP bilang, saya masih menjadi warga Ibu Kota, lah bukannya Ibu Kota sudah pindah ke IKN Nusantara.

Baca juga : William Aditya Sarana: Bukan Prioritas Dan Merepotkan Warga

Menurut Anda, wajar kalau KTP diganti?

Saya kira, wajar saja kalau memang KTP-nya diganti atau dicetak ulang.

Tapi, ada politisi PSI bilang, tidak perlu dicetak ulang, karena merupakan pemborosan anggaran. Bagaimana respons Anda?

Baca juga : Gibran: Ini Perintah Partai

Itu konsekuensinya. Harus ada anggaran yang keluar untuk kebijakan perubahan Ibu Kota. Ini konsekuensi, bukan pemborosan.  Sekarang, yang merupakan Ibu Kota itu IKN Nusantara, bukan Jakarta.

Berarti, bukan hanya KTP  yang dicetak ulang, tapi Kartu Keluarga dan sebagainya juga harus diganti, dong?

Iya, memang harus diganti semuanya. Mengikuti nomenklatur yang baru. Saya kasih contoh, misalnya Depok masuk wilayah Jakarta, maka, akan berubah. Apakah dia ditulis masih wilayah Jawa Barat, kan tidak. Berlebihan kalau anggaran cetak ulang KTP itu dianggap pemborosan. Anggaran mencetak ulang KTP, harus dikeluarkan. REN

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.