Dark/Light Mode

Partai Buruh Mau Gugat Aturan Pencalonan Pilkada

Minggu, 12 Mei 2024 18:22 WIB
Ketua Tim Khusus Pilkada Partai Buruh, Said Salahudin. Foto: Istimewa
Ketua Tim Khusus Pilkada Partai Buruh, Said Salahudin. Foto: Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Buruh mengkritisi aturan main pencalonan Pilkada Serentak 2024. Tepatnya, soal regulasi hanya parpol yang memiliki kursi DPRD yang berhak mengusung pasangan calon atau paslon. Asumsinya, aturan ini inkonstitusional karena pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Aturan itu jelas tidak adil,” kata Ketua Tim Khusus Pilkada Partai Buruh, Said Salahudin, dalam keterangannya kepada RM.id, Minggu (12/5/2024).

Said mengungkapkan, aturan tidak adil itu ada di Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Aturan ini, dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Menilik Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada : “Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,”.

Nah, regulasi inilah yang dianggap Partai Buruh tidak adil. Asumsinya, setiap parpol yang memperoleh suara pada Pemilihan Legislatif Anggota DPRD Tahun 2024, baik yang memperoleh kursi DPRD maupun yang tidak memperoleh kursi DPRD seharusnya diberikan hak yang sama untuk mengusulkan pasangan calon.

Baca juga : Gugatan Praperadilan Tidak Tunda Penyidikan

Hal itu, katanya, sudah ditegaskan MK sejak 19 tahun yang lalu. Berdasarkan Putusan MK tersebut, maka sejak Pilkada langsung digelar untuk pertama kalinya di Tahun 2005, semua parpol diperbolehkan mengusulkan pasangan calon termasuk untuk parpol yang tidak mempunyai kursi DPRD.

“Sepanjang, parpol atau gabungan parpol bisa mengumpulkan akumulasi suara sah sesuai persyaratan yang ditetapkan undang-undang,” katanya.

“Dulu, dalam aturan Pilkada yang tidak serentak mulai tahun 2005-2013, syarat pengusulan paslon dengan menggunakan perolehan suara ditentukan minimal 15 persen. Maka pada masa itu semua parpol non-seat pun bisa ikut mengusulkan paslon di Pilkada dengan cara berkoalisi,” kenangnya.

Nah, sejak ditetapkan aturan skema peralihan atau transitional provision mulai 2015–2020, terjadi dua perubahan aturan. Pertama, ambang batas (threshold) pengusulan paslon dengan menggunakan perolehan suara angkanya dinaikan dari 15 persen menjadi 25 persen.

Kedua, aturan tentang parpol yang diberikan hak untuk mengusulkan paslon pun diubah.

Baca juga : Hari Buruh, Tantangan Bonus Demografi Dan Globalisasi

“Kalau sebelumnya berdasarkan Putusan MK semua parpol yang memperoleh suara sah di pemilu boleh mengusulkan paslon, tetapi sekarang hak itu dibatasi hanya untuk parpol yang mempunyai kursi DPRD saja. Di sini masalahnya,” ungkapnya.

Seharusnya, kata Said, pembentuk Undang-Undang Pilkada Serentak tidak boleh memuat norma yang substansinya sudah dibatalkan oleh MK. Dulu MK bilang, kata “atau” pada ketentuan syarat pengusulan paslon menggunakan kursi “atau” menggunakan suara harus dimaknai sebagai alternatif di antara dua pilihan.

Yaitu, jika parpol/gabungan parpol mau mengusung paslon dengan menggunakan kursi DPRD, diperbolehkan. Termasuk, jika mengusung dengan menggunakan perolehan suara pun diperbolehkan.

Ketentuan itu berlaku bagi parpol yang punya kursi maupun parpol yang tidak punya kursi DPRD.

“Kata “atau” menurut MK juga harus dimaknai sebagai sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan paslon yang diusung oleh partai yang tidak memiliki kursi di DPRD bisa ikut serta dalam Pilkada,” sebutnya.

Baca juga : Peringati Mayday, 48 Ribu Buruh Turun Ke Jalan Dengan Damai

Oleh sebab itu, Partai Buruh akan mendorong KPU untuk menerbitkan aturan pencalonan di Pilkada 2024 dengan mendasari pada Putusan MK tahun 2025.

Tujuannya, untuk menghindari keragu-raguan KPU, maka Partai Buruh juga akan mengajukan permohonan uji materi Pasal 40 ayat (30 UU Pilkada di MK.

“Materi permohonan ke MK sudah kami siapkan, tinggal menunggu beberapa pemohon tambahan dari perorangan bakal calon Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang akan bersama-sama Partai Buruh menjadi Pemohon di MK,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.