Dark/Light Mode

Perubahan Sejumlah Undang-Undang Menimbulkan Sederet Kecurigaan

Gilbert Simanjuntak: Sepatutnya Timbul Alarm Kewaspadaan

Minggu, 2 Juni 2024 07:40 WIB
Gilbert Simanjuntak, Kepala Badiklatda PDIP Jakarta. (Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id)
Gilbert Simanjuntak, Kepala Badiklatda PDIP Jakarta. (Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id)

 Sebelumnya 
Bagaimana Anda melihat revisi beberapa undang-undang yang dilakukan DPR belakangan ini?

Mengubah banyak undang-undang sebelum berkuasa dengan cara yang tidak umum, adalah ciri awal otoritarian di negara otoriter.

Saat ini, beberapa undang-undang yang mendasar untuk pembagian kekuasaan sudah mulai diutak-atik, sebelum mulai bekerja.

Apa dampak dari utak-atik aturan sebelum berkuasa?

Baca juga : Kemnaker: Bisa Dicegah, Manfaatkan Teknologi...

Kesan yang timbul dari pemerintahan yang akan datang, adalah nafsu berkuasa partai politik yang tak mengindahkan amanah rakyat. Kondisi ini, sepatutnya menimbulkan alarm kewaspadaan pada masyarakat madani, karena seakan kembali ke kondisi sebelum Reformasi 1998 yang banyak membutuhkan pengorbanan masyarakat.

Dari pantauan Anda, undang-undang apa saja yang sedang direvisi?

Revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI, revisi Undang-Undang Penyiaran, revisi Undang-Undang Kementerian Negara, dan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Politisi Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai, perubahan undang-undang demi menyesuaikan kebutuhan saat ini. Bukan otoriter. Ada tanggapan?

Baca juga : Banteng Mengklaim Tidak Mainkan Politik Belah Bambu

Selama perang dingin, tiga dari empat kehancuran demokrasi karena kudeta militer. Demokrasi hancur karena kekuatan militer dan pemaksaan. Walau kurang dramatis, tetapi sama destruktifnya.

Apa akibatnya?

Demokrasi hancur di tangan pemimpin yang terpilih secara demokratis. Ini bisa kita lihat pada Hitler, Chavez, Maduro (pengganti Chavez), dan kasus di negara Georgia, Hungaria, Nikaragua, Peru, Filipina, Polandia, Turki dan Ukraina.

Demokrasi mereka hancur, dimulai dari kotak suara. Cara mereka menjadi otoriter melalui pengadilan dan badan lainnya yang seharusnya netral atau sebagai penjaga. Mereka memulai kehancuran dengan cara mengubah aturan. NNM

Baca juga : Pemerintah: Tapera Bukan Untuk IKN Dan Makan Gratis

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Minggu, 2 Juni 2024 dengan judul "Perubahan Sejumlah Undang-Undang Menimbulkan Sederet Kecurigaan, Gilbert Simanjuntak: Sepatutnya Timbul Alarm Kewaspadaan"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.