Menkeu dan Mendes Masih Bertengkar

RM.id  Rakyat Merdeka - Polemik soal desa siluman masih bergulir. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Desa (Mendes) Abdul Halim Iskandar, masih bertengkar di depan rakyat. Mendes memastikan desa siluman tidak ada. Tapi, Menkeu bersikukuh desa siluman ada. Bahkan, Menkeu bakal membekukan dana desa untuk desa siluman tersebut.

Halim menepis isu adanya desa siluman dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. “Saya tidak pernah mengiyakan ada nya desa siluman,” tegas kakak kandung Muhaimin Iskandar itu.

“Kalau yang dimaksud desa fiktif adalah desa yang tidak ada penduduknya kemudian mendapat kucuran dana desa dan kemudian dana desanya tidak digunakan untuk membangun, hampir pasti sejak awal kami menyatakan bahwa itu tidak ada,” im buhnya.

Kata dia, penggunaan dana desa beserta laporannya ada dalam sistem Kementerian Desa (Kemendes). Semua dana digunakan untuk membangun. Tahapan pelaporannya sudah berjalan. Kemendes juga punya ‘war room’ yang mampu menunjukkan data-data valid mengenai desa-desa di seluruh Indonesia.

“Model pengawasan dan pelaporan yang bertahap. Semua kita bisa lihat melalui sistem kami. Termasuk di Konawe. Sejak awal kami sampaikan di situ terjadi proses penggunaan dana desa sesuai dengan aturan,” tegasnya.

Baca juga : Belgia Vs Siprus, Pantang Kendor di Laga Pamungkas

Halim mengklaim, telah memantau langsung pendistribusian dana desa. Proses pencairan dana desa juga tidak mudah. Untuk mendapatkan pencairan 20 persen di tahap pertama, harus menyelesaikan laporan akhir tahun. “Kemudian progress pencairan yang kedua. Jadi, tidak ada satu pun desa yang tidak bertanggung jawab,” tutur Halim.

Halim ogah menanggapi pernyataan Sri Mulyani yang keukeuh menyebut desa siluman itu ada. Tapi, dia kembali menegaskan, apa yang disebut Sri sebagai desa siluman atau desa hantu, tidak terbukti. Kemendes sudah mengeceknya.

“Bu Menkeu bilang ada desa fiktif, desa hantu. Kita lihat, evaluasi ternyata desa itu ada rakyatnya, ada peme rintahan desanya, ada pelaksana pembangunan ada pelaporan penggunaan data,” ucapnya.

Halim menjelaskan, data desa yang ada di kementeriannya berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Karena itu, kata dia, kedua kementerian kompak membantah adanya desa hantu. “Maka itu kita bingung, yang di maksud dengan desa fiktif atau hantu itu bagaimana,” tandasnya.

Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintah Desa Kemendagri, Benni Irwan, membenarkan pernyataan Halim. Tak ada desa hantu. Yang ada, kata Benni, desa yang belum tertib administrasi. “Desa fiktif nggak ada. Memang ada beberapa desa yang perlu kita buatkan pembinaan administrasinya,” ujar Benni, dalam Forum Mer deka Barat (FMB), di Kantor Kemen kominfo, Jakarta, kemarin.

Baca juga : Mahfud Cepat Berubah

Administrasi yang belum lengkap itu mencakup kurangnya jumlah penduduk hingga menyangkut luas wilayah. “Jadi, kesimpulannya tidak ada desa fiktif,” tegasnya. Namun, Kemenkeu tetap pada pendiriannya. Bahkan, Kemenkeu akan menghentikan sementara penyaluran dana desa ke desa hantu.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Prima, mengatakan, pembekuan dilakukan sampai ada klarifikasi atau laporan dari Kemendagri. Bagi desa yang tidak memiliki kelengkapan administrasi yang benar, seperti perangkat desa dan masyarakat, akan dipertimbangkan untuk tidak menerima dana desa pada tahun berikutnya.

“Jadi ini mekanisme yang bisa kita harapkan juga memperbaiki tata kelolanya,” ujar Astera di Kemen kominfo, kemarin.

Per Oktober 2019, Kemenkeu mencatat, realisasi pencairan anggaran dana desa Rp 52 triliun. Angka tersebut sudah mencapai 74 persen dari target APBN 2019 sebesar Rp 70 triliun. Sisa penyaluran dana desa tersebut masuk ke dalam tahap ketiga.

“Semua ada peruntukannya, dan jika jumlah dikurangi impact-nya ke desa bermasalah. Untuk tahap ke-3 ke desa-desa bermasalah, tunggu hasil identifikasi Kemendagri,” tandasnya.

Baca juga : Mendagri dan Mendes Bahas Optimalisasi Dana Desa

Komisi V DPR terlihat lebih percaya ke Halim ketimbang Sri Mulyani. “Mengenai desa hantu ini, datanya nggak benar. Saya nggak menemukan di ensiklopedia ada namanya desa hantu. Itu nggak ada,” ucap Ketua Komisi V, Lasarus, di Gedung DPR, kemarin.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Demokrat, Irwan Fecho, juga berpendapat begitu. Menurut dia, sulit membuat sebuah desa fiktif. Apalagi jika hanya satu oknum yang bermain. “Ini perlu diluruskan bahwa memang desa fiktif ini tidak ada. Kalau penduduknya sedikit, ya ada. Tapi, kalau sama sekali fiktif, saya kira tidak,” ucapnya.

Komisi V pun berencana memanggil Sri Mulyani untuk meminta penjelasan soal desa siluman. Meski bukan mitra kerja Kemenkeu, Komisi V tetap ingin memanggil Sri Mulyani. “Tidak mustahil Komisi V akan mengundang Menkeu untuk mempertanyakan. Karena Menkeu harus bertanggung jawab dengan pernyataannya,” ujar Wakil Ketua Komisi V, Ridwan Bae.

Sekalipun begitu, anggota Fraksi Golkar ini mendukung pembekuan dana desa terhadap desa-desa yang meragukan hingga duduk perkara desa siluman ini terang. “Kita mesti beri dukungan ke Menkeu. Karena sesuatu yang tidak jelas harus dihentikan dulu,” tandasnya. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.