Soal Masalah BPJS, Menko PMK Janji Carikan Solusi Terbaik 

RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy berjanji akan mencarikan solusi terbaik persoalan BPJS Kesehatan. Hal tersebut disampaikannya usai mengunjungi lima Rumah Sakit di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (8/11).

"Saya nggak bisa ngasih janji yang muluk-muluk. Tapi yang jelas kita pasti akan carikan solusi terbaik secepatnya, dan bisa diterima semua pihak," katanya.

Eks menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu pun meminta, kepada seluruh pengguna BPJS yang harus menerima kenaikan BPJS Januari mendatang untuk bersabar. Sebab, menurut Muhadjir, kenaikan tersebut prinsipnya bersifat gotong royong membantu kebutuhan satu sama lain.

Baca juga : Hadiri Peringatan Hari Wayang, Menko PMK Janji Jaga Kebudayaan Nasional

"Jadi, kita yang sehat harusnya bersyukur bisa membantu bagi yang sakit," ujarnya.

Muhadjir juga memastikan, akan merespons sikap DPR yang menolak kenaikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas III. Namun, ia akan lebih dulu berkoordinasi dengan sejumlah yang terkait. Baik itu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, dan beberapa pemimpin kementerian lain yang berada di bawah koordinatornya.

"Saya sendiri sudah dapat surat dari Pak Menkes, nanti akan kami rapatkan dengan kementerian lintas terkait. Karena kalau soal keberatan DPR soal kenaikan iuran, kami harus dengar dari Menkeu Sri Mulyani. Jadi nanti akan kami bicarakan dulu. Namun intinya kami belum ada kesepakatan bahwa nanti akan dipenuhi," tuturnya.

Baca juga : Atasi Stunting, Menko PMK Minta Masukan Para Dokter 

Muhadjir lantas menegaskan, koordinasi terkait adanya penolakan dari Komisi IX DPR akan segera dibahas pekan depan. "Sepulang dari sini (Malang) nanti semua akan saya undang. Saya sudah minta Pak Deputi untuk segera undang, untuk duduk bersama," tandasnya.

Muhadjir mengungkapkan, berdasarkan laporan sementara, komitmennya dengan DPR adalah akan ada cleansing data sebanyak 60 juta penerima bantuan iuran (PBI). Yang identitasnya tidak dikenali 6 juta akan dikeluarkan dan ganti.

"Nanti kami ganti dengan yang teridentifikasi dengan baik. Kalau mereka belum punya NIK, daerah daerah harus memastikan bahwa dia penduduk asli yang dibuktikan dengan NIK itu," tegasnya.

Baca juga : Soal Larangan Cadar, Menko PMK Dukung Rencana Menteri Agama

Namun demikian, Muhadjir menuturkan bahwa tujuan dari cleansing itu sendiri untuk memastikan penggunaan dana pemerintah untuk PBI diserap oleh masyarakat yang menjadi sasaran. [DNU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.