Abdul Fikri Faqih: Intinya Kami Siap, Apa Pun Keputusan Pimpinan

RM.id  Rakyat Merdeka - Penyelenggaraan haji tahun 2025 dituding banyak masalah. Mulai dari kedatangan hingga puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. 

Masalah yang sempat menjadi viral adalah suami istri atau anak-orang tua atau lansia dan pendampingnya terpisah hotel saat di Makkah.

Ada juga kendala dalam penempatan tenda di Arafah. Selain itu masalah keterlambatan penjemputan di Muzdalifah dan masalah lainnya.

Atas berbagai kesalahan itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf pada jemaah haji. “Saya selaku Amirulhaj dan Menteri Agama menyampaikan permohonan maaf,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Makkah, Rabu (11/6/2025).

Baca juga : Kemenhub Perketat Lagi Pengawasan Penerbangan

Namun, permintaan maaf dari Menag belum menyelesaikan masalah. Karenanya, anggota Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat, Muslim Ayub mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

"Kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI," kata Muslim Ayub, Selasa, 10 Juni 2024.

Menurutnya pansus akan menelusuri secara komprehensif pelaksanaan teknis ibadah haji, mulai dari aspek katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama di Tanah Suci.

Sebagai anggota Timwas Haji, Muslim menerima berbagai keluhan dari jemaah haji Indonesia. Diantaranya, soal layanan katering, akomodasi, hingga transportasi selama pelaksanaan puncak ibadah haji. "Banyak kekecewaan dari jemaah yang kami dapatkan," ujarnya.

Baca juga : Golkar Dukung Gaji Hakim Naik Sampai 280 Persen

Anggota Komisi XIII DPR itu pun berharap persoalan yang terjadi tahun ini dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2026. 

Anggota Timwas Haji sekaligus anggota Komisi VIII DPR, Abdul Fikri Faqih setuju saja jika muncul wacana membentuk Pansus Haji sebagai upaya mengevaluasi penyelenggaraan haji tahun ini.

Kata dia, mayoritas anggota Timwas Haji menyatakan siap untuk menandatangani persetujuan Pansus Haji. “Anggota Timwas Haji kayaknya siap semuanya,” ujar dia.

Lalu, bagaimana respons dan tanggapan Pemerintah, khususnya Badan Penyelenggara Haji Indonesia? Wakil Kepala BPH, Dahnil Anzar Simanjuntak pasrah jika DPR mau membentuk Pansus Haji. “Kami kira DPR yang paling tahu, perlu atau tidaknya membentuk Pansus Haji,” ungkap Dahnil.

Baca juga : Korlantas Mesti Lakukan Upaya Penguatan Kinerja

Untuk mengetahui lebih panjang mengenai pandangan Abdul Fikri Faqih mengenai wacana pembentukan Pansus Haji. Berikut wawancaranya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.