Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Jadi Barometer Wajah Polri
Korlantas Mesti Lakukan Upaya Penguatan Kinerja
Minggu, 15 Juni 2025 07:25 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri disarankan melakukan penguatan kinerja melalui reformasi birokrasi. Pasalnya, kinerja Korlantas sangat mempengaruhi citra Polri.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mengatakan, salah satu korps dalam Polri yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat adalah Korlantas. Menurut dia, baik atau buruknya kinerja korps ini sangat mempengaruhi wajah Polri, karena kerap menjadi bahan pembicaraan masyatakat.
“Kinerja Korlantas (Korps Lalu Lintas) berkontribusi dalam membentuk wajah Polri yang humanis. Sebab, layanan lalu lintas adalah layanan yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat,” ujar Purwadi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (14/6/2025).
Dia menyarankan, kepolisian melakukan peguaatan melalui reformasi birokrasi, agar kinerja Korlantas semakin baik. Menurut Purwadi, mereka bisa melakukan sejumlah cara, di antaranya transformasi digital layanan publik, peningkatan transparansi melalui pengawasan dan publikasi kinerja, serta pengembangan kompetensi digital Sumber Daya Manusia (SDM).
Selain bisa menjaga wajah polri, lanjut dia, reformasi birokrasi Korlantas juga dapat menjadi aktor utama dalam mewujudkan tata kelola mobilitas kota cerdas atau smart city, dengan memperkuat infrastruktur digital dan interoperabilitas data antar instansi.
Baca juga : Gerindra Resmi Laporkan Kades Baturiti Ke Polda Bali
“Smart city memerlukan strategi patroli kepolisian yang mengandalkan pendekatan berbasis data, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas,” cetusnya.
Purwadi menambahkan, Polri bisa lebih responsif terhadap dinamika masyarakat, serta memenuhi kebutuhan publik secara proaktif dan berkelanjutan dalam konteks smart city, bila mereka mengedepankan data, penguatan teknologi, dan layanan berbasis bukti (evidence-based).
“Semua hal ity, akan semakin memperkuat langkah strategis Bapak Presiden untuk menjadikan pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, melalui peran Polisi yang humanis,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Korlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho juga mengakui tentang pentingnya peningkatan kinerja. Sebab itu, dia mengajak seluruh jajaran Korlantas untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan membuktikan bahwa Polantas layak menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik yang humanis.
“Kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat tentang esistensi keberadaan Polantas yang bisa menjaga marwahnya, yang bisa mengangkat Bhayangkara. Nanti, masyarakat yang menilai (Polri) sudah layak dan baik,” ujarnya.
Baca juga : Korupsi Di Sektor Perizinan Berdampak Langsung Ke IPK
Agus juga meminta semua jajaranya di daerah agar terus mengingat bahwa tugas utama Polri ialah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dia menegaskan, tugas tersebut harus tercermin dari tindakan pelayanan yang humanis.
Selan itu, Agus juga mengajak seluruh jajarannya untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan membuktikan kepada masyarakat bahwa Polantas layak menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik.
“Sekali lagi saya sampaikan, tugas pokok kita melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kita tidak boleh dibenci, tidak boleh tidak diterima oleh masyarakat, dan kita harus dekat dengan masyarakat. Ini saya selalu sampaikan,” cetusnya.
Di media sosial X, banyak netizen membicarakan tentang kinerja Polantas. Mereka mendukung dilakukannya reformasi bolirokrasi, agar kinerja dan pelayanan Polri kepada masyarakat semakin baik.
“Kalau mau profesional dalam bertugas, semua budaya yang tidak baik, jangan dilanjutkan. Misalnya, alasan nggak ditilang versi polisi: kalau militer, yang berhak kasih tilang itu Polisi Militer, polisi biasa nggak punya wewenang. Ini gue dengar dari polisi ketika nanya, kenapa kendaraan plat dinas militer nggak ditilang sama polantas saat lewat jalur busway,” tulis akun @@wahyuputra19.
Baca juga : OJK Pede SE Co-payment Ngerem Laju Inflasi Medis
“Usaha meningkatkan pelayaban dan penegakan hukum melalui ETLE sudah bagus. Tapi, itu kurang dapat apresiasi. Soalnya, masyarakat kita kurang bisa menerima fakta kesalahan lalin plus denda tilangnya,” ujar akun @82398239_.
“Sepakat. Digitalisasi penegakan hukum lewat ETLE itu bagus, Pak Polisi. Bulan lalu, saya kena, di lampu merah. Ini bagus untuk mengurangi keteledoran pengemudi,” kata akun @DwiPakerti. “Polri memang harus cepat dan tepat dalam memberikan gebrakan,” timpal akun @zacky_2ayn. [SSL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya