Dark/Light Mode

Jadi Barometer Wajah Polri

Korlantas Mesti Lakukan Upaya Penguatan Kinerja

Minggu, 15 Juni 2025 07:25 WIB
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto saat menjadi pembicara dalam acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Korlantas Polri 2025, di Jakarta, Jumat (13/6/2025).  (Foto: Dok. Kemen PANRB)
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto saat menjadi pembicara dalam acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Korlantas Polri 2025, di Jakarta, Jumat (13/6/2025).  (Foto: Dok. Kemen PANRB)

RM.id  Rakyat Merdeka - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri disarankan melakukan penguatan kinerja melalui reformasi birokrasi. Pasalnya, kinerja Korlantas sangat mempengaruhi citra Polri.

Wakil Menteri Pendayagu­naan Aparatur Negara dan Re­formasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mengatakan, salah satu korps dalam Polri yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat adalah Ko­rlantas. Menurut dia, baik atau buruknya kinerja korps ini sangat mempengaruhi wajah Polri, karena kerap menjadi bahan pembicaraan masyatakat.

“Kinerja Korlantas (Korps Lalu Lintas) berkontribusi dalam membentuk wajah Polri yang humanis. Sebab, layanan lalu lintas adalah layanan yang pal­ing sering berinteraksi den­gan masyarakat,” ujar Purwadi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (14/6/2025).

Dia menyarankan, kepolisian melakukan peguaatan melalui reformasi birokrasi, agar kinerja Korlantas semakin baik. Menurut Purwadi, mereka bisa melakukan sejumlah cara, di antaranya transformasi digital layanan publik, peningkatan transparansi melalui penga­wasan dan publikasi kinerja, serta pengembangan kompetensi digital Sumber Daya Manusia (SDM).

Selain bisa menjaga wajah polri, lanjut dia, reformasi bi­rokrasi Korlantas juga dapat menjadi aktor utama dalam mewujudkan tata kelola mobili­tas kota cerdas atau smart city, dengan memperkuat infrastruk­tur digital dan interoperabilitas data antar instansi.

Baca juga : Gerindra Resmi Laporkan Kades Baturiti Ke Polda Bali

“Smart city memerlukan strategi patroli kepolisian yang mengan­dalkan pendekatan berbasis data, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas,” cetusnya.

Purwadi menambahkan, Polri bisa lebih responsif ter­hadap dinamika masyarakat, serta memenuhi kebutuhan publik secara proaktif dan berkelanjutan dalam konteks smart city, bila mereka mengedepankan data, penguatan teknologi, dan layanan berbasis bukti (evidence-based).

“Semua hal ity, akan semakin memperkuat langkah strategis Bapak Presiden untuk men­jadikan pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, melalui peran Polisi yang humanis,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Korlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho juga mengakui tentang penting­nya peningkatan kinerja. Sebab itu, dia mengajak seluruh jajaran Korlantas untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan membuktikan bahwa Polan­tas layak menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik yang humanis.

“Kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat tentang esis­tensi keberadaan Polantas yang bisa menjaga marwahnya, yang bisa mengangkat Bhayangkara. Nanti, masyarakat yang menilai (Polri) sudah layak dan baik,” ujarnya.

Baca juga : Korupsi Di Sektor Perizinan Berdampak Langsung Ke IPK

Agus juga meminta semua jajaranya di daerah agar terus mengingat bahwa tugas utama Polri ialah melindungi, mengayomi, dan melayani ma­syarakat. Dia menegaskan, tugas tersebut harus tercermin dari tin­dakan pelayanan yang humanis.

Selan itu, Agus juga mengajak seluruh jajarannya untuk ber­adaptasi dengan perkembangan zaman, dan membuktikan ke­pada masyarakat bahwa Polantas layak menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik.

“Sekali lagi saya sampaikan, tugas pokok kita melindungi, mengayomi, dan melayani ma­syarakat. Kita tidak boleh diben­ci, tidak boleh tidak diterima oleh masyarakat, dan kita harus dekat dengan masyarakat. Ini saya selalu sampaikan,” cetus­nya.

Di media sosial X, banyak netizen membicarakan tentang kinerja Polantas. Mereka men­dukung dilakukannya reformasi bolirokrasi, agar kinerja dan pelayanan Polri kepada ma­syarakat semakin baik.

“Kalau mau profesional dalam bertugas, semua budaya yang tidak baik, jangan dilanjutkan. Misalnya, alasan nggak ditilang versi polisi: kalau militer, yang berhak kasih tilang itu Polisi Militer, polisi biasa nggak pu­nya wewenang. Ini gue dengar dari polisi ketika nanya, kenapa kendaraan plat dinas militer ng­gak ditilang sama polantas saat lewat jalur busway,” tulis akun @@wahyuputra19.

Baca juga : OJK Pede SE Co-payment Ngerem Laju Inflasi Medis

“Usaha meningkatkan pelaya­ban dan penegakan hukum melalui ETLE sudah bagus. Tapi, itu kurang dapat apresiasi. Soalnya, masyarakat kita kurang bisa menerima fakta kesalahan lalin plus denda tilangnya,” ujar akun @82398239_.

“Sepakat. Digitalisasi pen­egakan hukum lewat ETLE itu bagus, Pak Polisi. Bulan lalu, saya kena, di lampu merah. Ini bagus untuk mengurangi ketel­edoran pengemudi,” kata akun @DwiPakerti. “Polri memang harus cepat dan tepat dalam memberikan gebrakan,” timpal akun @zacky_2ayn. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.