Zulfikar Arse Sadikin: Lembaga Ini Tidak Bisa Menjawab Persoalan Partai

 Sebelumnya 
KPK mengusulkan pembentukan Lembaga Pengawas Pengkaderan Partai Politik. Apakah Anda sepakat dengan usulan tersebut?

Saya kurang sependapat. Menurut saya, tidak perlu ada Lembaga Pengawas Pengkaderan Partai Politik.

Jadi Anda tidak setuju dengan usulan tersebut?

Ya, saya tidak setuju.

Baca juga : Lucius Karus: Positif, Untuk Cegah Kader Partai Korupsi

Apa alasannya?

Karena keberadaan lembaga pengawas seperti itu tidak akan menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di partai politik. Kebutuhan partai bukanlah Lembaga Pengawas Pengkaderan, melainkan memahami akar masalah dan kebutuhan internal partai itu sendiri. Kita perlu menggali problem yang sesungguhnya, agar bisa merumuskan solusi yang tepat. Selain itu, pelaku korupsi tidak hanya berasal dari partai politik, jadi pendekatannya tidak bisa disederhanakan hanya dengan membentuk lembaga pengawas.

Lalu, apa problem utama partai politik di Indonesia?

Saat ini, partai politik belum sepenuhnya menjadi institusi publik yang sesungguhnya. Belum ada tekad yang kuat untuk menjadikan partai sebagai agen transformasi dan agen pembangunan.

Baca juga : DPR Evaluasi Otda, Tuntut Kemandirian Fiskal Daerah

Apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut?

Perlu ada perubahan Undang-Undang Partai Politik yang mengarah pada penguatan peran partai sebagai institusi publik, agen demokrasi, dan agen transformasi.

Apa saran konkret Anda?

Buatlah Undang-Undang Partai Politik yang berorientasi pada pencegahan korupsi. Selain itu, publik juga harus ikut bertanggung jawab, salah satunya melalui peningkatan dana publik bagi partai politik, misalnya hingga 50 persen dari negara. Namun, pertanggungjawabannya harus lebih baik dan tegas. Jika ada partai yang terlibat korupsi, harus ada sanksi tegas, bahkan sampai pada pembubaran partai.

Baca juga : Pemerintah Tegaskan Berdiri Bersama Buruh

Bagaimana dengan kaderisasi di Partai Golkar?

Sejauh ini cukup baik, dan tentu ingin terus kami tingkatkan. Di Golkar ada Akademi Golkar yang menjadi sarana untuk menghasilkan kader yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Kami juga tidak mengandalkan figur semata, melainkan sistem dan nilai. Selain itu, tidak ada jabatan yang dipegang lebih dari dua periode di Partai Golkar. REN

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Kamis, 30 April 2026 dengan judul "Parpol Tak Mau Kaderisasi Diawasi Lembaga Eksternal, Lucius Karus: Positif, Untuk Cegah Kader Partai Korupsi"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.