Chiko Hakim: Pemprov Masih Melakukan Kajian

 Sebelumnya 
Ada usulan agar Pemprov DKI Jakarta menaikkan tarif Transjakarta dan Transjabodetabek. Apa tanggapan Anda?

Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih melakukan kajian secara mendalam terhadap rekomendasi yang disampaikan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) periode 2026–2029 yang baru dikukuhkan Gubernur Pramono Anung pada 3 Juli lalu.

Usulan DTKJ mencakup penyederhanaan struktur tarif, penyesuaian besaran tarif untuk layanan dalam kota maupun Transjabodetabek, serta penerapan skema berlangganan bulanan yang diharapkan dapat meringankan beban pengguna rutin.

Mengapa belum diputuskan?

Kami belum mengambil keputusan final, karena kebijakan ini memiliki dampak yang sangat luas. Gubernur Pramono Anung selalu menekankan prinsip kehati-hatian agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Baca juga : Komisi II Sesalkan Penindakan Tak Diikuti Pencegahan Korupsi

Apabila nantinya dilakukan penyesuaian tarif, langkah tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan yang nyata serta skema mitigasi yang mampu melindungi kelompok rentan. Tujuannya agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan kebijakan ini tidak mendorong warga kembali menggunakan kendaraan pribadi.

Intinya, seluruh kebijakan harus disusun secara rasional dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Apa yang masih menjadi pertimbangan utama?

Kajian yang sedang dilakukan berfokus pada beberapa aspek utama. Pertama, kemampuan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Kedua, keberlanjutan operasional sekaligus peningkatan kualitas layanan, meliputi kenyamanan, frekuensi perjalanan, keandalan layanan, serta integrasi antarmoda yang semakin seamless melalui JakLingko.

Ketiga, penyusunan skema mitigasi yang kuat, termasuk kemungkinan penerapan paket berlangganan bulanan yang lebih hemat bagi pengguna harian, serta perluasan kategori masyarakat yang berhak memperoleh tarif khusus maupun layanan gratis.

Baca juga : Pangkas 80 % Beban TPA, Serap 1.200 Tenaga Kerja

Keempat, penyederhanaan struktur tarif agar lebih adil, mudah dipahami, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Kelima, komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tetap memberikan subsidi transportasi publik yang signifikan melalui APBD.

Adakah target implementasinya?

Belum ada target waktu implementasi yang ditetapkan secara resmi. Sebagaimana telah disampaikan Gubernur Pramono Anung, keputusan akan diambil sesegera mungkin setelah seluruh kajian selesai dilakukan secara matang.

Yang pasti, sebelum kebijakan diberlakukan akan dilakukan sosialisasi secara luas dan transparan, disertai masa persiapan yang memadai. Prioritas utama kami adalah memastikan masyarakat siap dan benar-benar merasakan manfaat dari peningkatan layanan yang menyertai setiap kebijakan.

Baca juga : Kapolri Salurkan 80 Ton Pupuk Batubara Di Riau

Ke depan, apa harapan Anda?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung berkomitmen mewujudkan sistem transportasi publik yang lebih baik, terjangkau, nyaman, inklusif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mendukung mobilitas warga menuju Jakarta sebagai kota global yang ramah bagi semua. REN

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Kamis, 9 Juli 2026 dengan judul "Tarif Transjakarta Dan Transjabodetabek Diusulkan Naik, Protes Pun Muncul, Chiko Hakim: Pemprov Masih Melakukan Kajian"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.