Pertamina Dan PLN Diyakini Bisa Jalankan Arahan Presiden Jokowi Dengan Baik

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menyampaikan apresiasi terhadap arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap jajaran Direksi dan Komisaris Pertamina dan PLN. Menurut Mamit, arahan itu menunjukkan keterbukaan pemerintah.

"Apa yang disampaikan Presiden dengan begitu gamblang dan terbuka kepada masyarakat, menandakan adanya keterbukaan yang dibangun oleh pemerintah saat ini," tutur Mamit dalam keterangan tertulis, Senin (22/11).

Baca juga : Jokowi Minta Pertamina Dan PLN Siapkan Transisi Energi

Dengan keterbukaan itu, menurutnya, masyarakat bisa melakukan kontrol terhadap arahan Presiden Jokowi kepada Pertamina dan PLN.

Arahan presiden, dinilai Mamit sudah tepat. Arahan itu juga menjadi catatan bagi Pertamina untuk menindaklanjutinya. Mengingat, catatan-catatan tersebut sangat penting terhadap keberlanjutan investasi yang dilakukan.

Baca juga : Kinerja Muamalat Diramal Kinclong

Mamit sendiri menilai, kemudahan berinvestasi bukan hanya berada di BUMN. Tapi juga terkait dengan Kementerian Investasi/BKPM. "PLN dan Pertamina saya kira sudah sangat terbuka untuk mencari partner/investor bagi proyek yang sedang berjalan, sehingga tidak akan memperlambat jika semua syarat sudah terpenuhi," tuturnya.

Diingatkan Mamit, mencari partner bukan hal yang mudah. Butuh penilaian sesuai dengan standar Good CorporatenGovernance (GCG) dan juga kebutuhan. "Investor harus memastikan bahwa mereka mempunyai dana dan juga kapasitas dalam bermitra," imbuh Mamit.

Baca juga : Mentan Ajak Petani Jawa Tengah Gerakkan Ekonomi Dengan Food Estate

Soal progres pembangunan kilang di Tuban yang dianggap lambat, Mamit menyatakan, hal itu terjadi lantaran masih terkendala dengan pembebasan lahan. Karena itu, progres pembangunan terhambat. Pembebasan lahan ini mesti dilakukan secara bertahap dan perlahan, lantaran luasan area yang dibebaskan besar sekali.

"Belum lagi Pertamina harus memikirkan juga relokasi terhadap warga yang terdampak. Pastinya membutuhkan waktu untuk menyelesaikan perihal lahan tersebut. Isu soal lingkungan juga bisa mengganggu pelaksanaan pekerjaan pembebasan. Padahal Pertamina sudah mendapatkan izin AMDAL dari KLHK untuk pekerjaan tersebut," bebernya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.